JAKARTA, Kaltimtoday.co - Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan seluruh rangkaian pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2027 dapat dituntaskan pada pekan terakhir November 2026.

Formula serta besaran penyesuaian upah buruh tersebut akan diproses secara berjenjang melalui koordinasi intensif bersama pengusaha dan serikat pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa mekanisme pembahasan UMP 2027 akan mengacu pada regulasi dan sistem tata kelola pengupahan yang telah berjalan selama ini.

Tahapan penggodokan alokasi kenaikan upah akan diawali dari tingkat pusat melalui Dewan Pengupahan Nasional,sebelum diteruskan ke Dewan Pengupahan Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Yassierli menegaskan bahwa tenggat waktu pada akhir November 2026 menjadi patokan penting bagi pemerintah pusat dalam menyelesaikan pembahasan di tingkat kementerian dan lembaga terkait.

Hal tersebut bertujuan agar alur penentuan upah minimum di tingkat daerah dapat berjalan tepat waktu serta memberikan kepastian hukum.

"Akhir November itu nanti sudah selesai di level kitanya. Nanti detailnya," ujar Yassierli.

Kendati demikian, pemerintah hingga kini belum membeberkan rincian maupun estimasi persentase angka kenaikan upah minimum untuk tahun 2027.

Yassierli menegaskan bahwa perincian teknis mengenai persentase kenaikan masih akan dibahas mendalam melalui mekanisme tripartit dengan memperhitungkan berbagai indikator ekonomi makro, tingkat inflasi, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepastian angka kenaikan UMP menjadi perhatian krusial bagi kelompok pekerja maupun pelaku usaha.

Bagi kaum buruh, kenaikan upah minimum sangat menentukan daya beli serta tingkat kesejahteraan keluarga di tengah pergerakan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, bagi kalangan dunia usaha dan industri, besaran kenaikan upah merupakan komponen utama dalam perencanaan anggaran biaya operasional perusahaan untuk tahun buku mendatang.

Proses penetapan upah minimum di Indonesia secara rutin mengikuti jadwal dan tahapan baku yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Pembahasan UMP diawali dengan perumusan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, sebelum hasilnya disahkan dan diumumkan secara resmi oleh masing-masing gubernur paling lambat pada 21 November atau menyesuaikan ketetapan menjelang akhir tahun.

Setelah UMP ditetapkan, bupati dan wali kota bersama Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota akan membahas penetapan UMK setempat yang biasanya diumumkan paling lambat pada 30 November.

Seluruh besaran penyesuaian UMP dan UMK yang telah disahkan secara resmi oleh kepala daerah akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Melalui keterlibatan aktif elemen tripartit, proses pembahasan UMP 2027 diharapkan dapat melahirkan iklim kerja yang kondusif serta memberikan kepastian ekonomi bagi seluruh pihak.