Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ketegasan pemerintah terkait polemik aset Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dinilai menjadi salah satu solusi. Hal itu dibahas saat Dewan Perwakikan Rakyat Kutai Kartanegara (DPRD Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aset dan pembangunan dan pembangunan Unikarta belum lama ini.

RDP ini di hadiri oleh, Ketua Komisi I DPRD Kukar, Supriyadi, Ketua Komisi III, Andi Faisal, dan Ketua Komisi IV, Baharuddin serta anggota Komisi IV Safaruddin Pabonglean dan Abdul Wahab.

Hadir juga Ketua Yayasan Unikarta, Agus Setia Gunawan, Rektor Erwinsyah, Kepresiden dan MPM Unikarta. Serta Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Ketua Yayasan Unikarta, Agus Setia Gunawan menjelaskan kejelasan status lahan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Unikarta.

Dia menambahkan, untuk pengembangan Unikarta seperti penambahan program studi, harus memiliki aset yang jelas.

 

View this post on Instagram

 

Mantap kah sudah 5 anggota DPRD Kaltim ini guys? ? #kaltim #dprdkaltim #samarinda #mahasiswamelawan

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Nov 10, 2020 at 9:12pm PST

"Kita ingin menambah program studi tapi kita tidak punya tambahan ruang belajar," ucapnya

Dia juga menambahkan, untuk status Unikarta nantinya akan negeri atau swasta itu lain hal, yang penting adalah bagaimana Unikarta ini berkualitas.

Di RDP, ungkap Agus, pihaknya ingin memperjelas apakah pemerintah mau atau tidak melanjutkan status lahan pemerintah ini dikelola oleh Unikarta sendiri.

"Bagaimanapun Perguruan Tinggi Swasta itu memang harus ada badan penyelenggaranya, karena ini aturan dan salah satu badan penyelenggara adalah yayasan," ucapnya

Dia menambahkan pemerintah harus punya ketegasan karena bagaimanapun Unikarta ini adalah bagian yang mempengaruhi pembangunan di Kukar.

[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]