Samarinda
Kontrak Swasta Habis, Pasar Kedondong Kembali Dikelola Pemkot Samarinda
Kaltimtoday.co, Samarinda - Bertahun-tahun dikelola swasta, Pasar Kedondong akhirnya diserahkan kembali ke Pemkot Samarinda. Pengembalian itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Meski sudah dikembalikan swasta, Pemkot Samarinda berencana kembali melelang pasar tersebut ke pihak swasta lain.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Marnabas Patiroy mengungkapkan, pihaknya akan segera membuka lelang bagi sejumlah pihak yang hendak menjalin kerja sama. Namun, selama 6 bulan ini pihaknya bakal memperbaiki fasilitas di Pasar Kedondong terlebih dahulu.
"Kalau sudah ada yang mengelola kami justru senang, karena mengurangi beban kerja,” ungkap Marnabas, Rabu (29/9/2021).
Dia menyebutkan, lelang kerja sama itu minimal akan diikuti 3 pemohon. Namun, pengelola sebelumnya juga memungkingkan untuk mengikuti pelelangan tersebut. Nantinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika pemohon memenuhi syarat tersebut, maka bisa berpotensi untuk dipilih dalam menjalin kerja sama pengelolaan.
"Yang penting kerjasamanya tidak merugikan Pemkot Samarinda, harusnya bisa jalan saja,” katanya.
Marnabas juga meminta pedagang kaki lima (PKL) untuk bisa mengisi sejumlah kios yang terpantau masih kosong di Pasar Kedondong. Sebab, di Pasar Kedondong masih banyak ditemukan kios yang belum ditempati meski jumlahnya sudah mencapai 500 PKL. Dipastikan Marnabas, biaya retribusi per satu kios dibanderol Rp 3 ribu untuk 1 pedagang per hari.
"Tujuannya untuk biaya keamanan dan kebersihan. Daripada membuka lapak di jalan, lebih baik isi kios yang masih kosong," kata dia.
Pihaknya mengingatkan para pemilik agar kios di Pasar Kedondong tak diperjual belikan.
"Listrik saja kami tanggung di sana. Kami juga sudah merancang agar ke depan, akan dibentuk perusahaan daerah (perusda) khusus mengelola pasar," ungkapnya.
Meski begitu, pihaknya tetap mempunyai kewenangan untuk awasi perusda tersebut jika terealisasi. Sebab dengan eksistensi perusda, maka pengumpulan retribusi akan lebih mudah.
"Kalau sudah ada perusda, pekerjaan kami lebih mudah lagi, karena hanya mengawasi saja,” tandas Marnabas.
[YMD | TOS]
Related Posts
- Resmi Jabat Kapolresta Samarinda, Ini Rekam Jejak Kombes Pol Hendri Umar
- Pakar Gizi Buka Suara Soal Program Makan Bergizi Gratis di Kaltim: Harus Tepat Sasaran dan Pemenuhan Kalori yang Cukup
- Kritik Nilai Porsi Makan Bergizi Gratis di Kaltim, Pengamat: Pemerintah Jangan Pelit, Kalau Bisa Rp 25 ribu
- Ketua DPRD Kaltim Tekankan Peningkatan IPM di Era Pemerintahan Rudy Mas'ud-Seno Aji, Terutama Sektor Pendidikan dan Kesehatan
- Disdikbud Samarinda Sasar 134 Ribu PAUD-SMP untuk Program Makan Bergizi Gratis