Kaltimtoday.co, Sangatta - Perusahaan tambang batubara swasta di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyediakan kendaraan transportasi bus untuk perjalanan pulang-pergi bagi karyawan.

Namun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim menemukan terdapat beberapa bus yang dikontrak perusahaan swasta memiliki nomor polisi (nopol) dari luar daerah.

"Kami temukan ada beberapa bus milik perusahaan tambang swasta dan kontraktor itu yang platnya dari luar daerah seperti L, A, B, dan D," sebut Wakil Ketua Komisi A, Basti Sangga Langi.

Melihat nopol yang berasal luar daerah, tentu perusahaan swasta membayarkan pajaknya di luar daerah juga.

Sehingga bus tersebut dinilai tidak memiliki andil kontribusi di daerah.

Setidaknya, bus milik perusahaan yang beroperasi di Kutai Timur memiliki nopol lokal agar tidak hanya menambah kepadatan lalu lintas melainkan turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku, persoalan terkait kendaraan berplat luar ini sudah pernah disampaikan kepada perusahaan tambang swasta melalui Komisi A DPRD Kutim.

"Pernah sudah disampaikan ke perusahaan tambang terkait kendaraan plat luar ini. Intinya, teman-teman DPRD menginginkan, kalau bisa kendaraan itu berplat KT," ucapnya.

Hal tersebut agar ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk di Kutai Timur.

Karena jalan yang digunakan bus saat beroperasi adalah jalan yang dibangun melalui APBD Kutai Timur.

Dia yakin, masyarakat menginginkan agar kendaraan yang beroperasi di daerah turut memberikan kontribusi terhadap daerah lokal.

Menindaklanjuti hal ini, Anggota DPRD akan membentuk tim dan menjadwalkan kunjungan untuk melihat fakta sebenarnya yang ada di lapangan.

"Jumlahnya kami bisa lihat sendiri, dan ya lumayan bisa dikatakan hampir memonopoli lah," jelasnya.

"Makanya ini kami bentuk tim untuk melihat kondisi sebenarnya," tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]