Kaltimtoday.co - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langsung dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada Rabu (20/5/2026).

Menurut Purbaya, langkah yang diambil oleh kepala negara ini menjadi momen perdana dalam sejarah keuangan Indonesia. Pada periode-periode pemerintahan sebelumnya, penyampaian dokumen awal rancangan anggaran negara tersebut selalu diwakili dan dibacakan oleh menteri keuangan.

“Ini sejarah untuk pertama kali presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Purbaya menjelaskan, keputusan tersebut sama sekali tidak melanggar regulasi karena tidak ada aturan hukum yang melarang seorang presiden untuk menyampaikan langsung dokumen KEM-PPKF di hadapan anggota dewan. 

Kehadiran langsung Presiden Prabowo dinilai sangat krusial lantaran dokumen KEM-PPKF RAPBN 2027 memuat berbagai program unggulan pemerintah yang akan menjadi prioritas kebijakan fiskal pada tahun depan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen kuat presiden dalam mengawal arah ekonomi nasional.

Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen fundamental dan landasan awal dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Poin-poin penting yang tercakup di dalam dokumen tersebut meliputi:

1. Asumsi Ekonomi Makro: Meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga yang menjadi dasar acuan tahun depan.
2. Arah Kebijakan Fiskal: Memuat strategi penguatan postur anggaran dan fokus belanja negara agar lebih efisien serta tepat sasaran.
3. Target Pembangunan Nasional: Menetapkan sasaran kuantitatif pemerintah terkait penurunan angka kemiskinan, pengangguran, hingga indeks pembangunan manusia.
4. Strategi Pengelolaan Keuangan: Mencakup pemetaan sumber pendapatan negara, alokasi belanja, hingga skema pembiayaan dan pengelolaan utang secara akuntabel.

Dalam rapat paripurna DPR tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato resminya selama kurang lebih 45 menit di mimbar ruang sidang utama.

Selain mendengarkan pidato presiden, agenda rapat paripurna DPR esok hari juga akan diisi dengan pembahasan lain. Agenda tersebut meliputi evaluasi perubahan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026, serta pandangan fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

[RWT]