ADEGAN di film itu dimulai dengan puluhan warga Suku Awyu di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, mengarak sebuah batang kayu yang panjangnya mencapai puluhan meter. Kayu itu kemudian dirangkai menjadi salib raksasa bercat merah lalu ditancapkan di tanah adat mereka.

Penancapan salib merah raksasa itu merupakan simbol perlawanan warga Suku Awyu guna mempertahankan tanah adat mereka dari serbuan pemerintah dan korporasi. Adegan selanjutnya dalam film ini menunjukkan bagaimana brutalnya kombinasi pemerintah dan korporasi merebut tanah adat warga di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke. Ribuan ekskavator didatangkan untuk membabat hutan. Ribuan prajurit TNI dengan senjata lengkap diterjunkan. Semua ini dilakukan tak lain dan tak bukan untuk memuluskan proyek ambisius pemerintah yang sejatinya penuh sejarah kekerasan dan penghancuran: Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adegan tersebut muncul dalam film dokumenter 'Pesta Babi' yang diputar perdana di Brodi Street Coffee, Bontang Selatan, Sabtu (2/5/2026) malam. Puluhan anak muda dari berbagai komunitas memenuhi area nobar yang diinisiasi komunitas Sineas Bessai Berinta (SBS) itu. Sebagian duduk lesehan. Sebagian lain duduk kursi yang telah disiapkan panitia dan menyimak film berdurasi sekitar 1 jam 35 menit tersebut.

Sebagai informasi, ‘Pesta Babi’ adalah film dokumenter tentang kondisi masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang tengah berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional. Atas nama ketahanan pangan dan energi, pemerintah pusat di Jakarta menjalankan proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi. Film yang disutradarai oleh Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale ini merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.

Dua penanggap dihadirkan dalam pemutaran film 'Pesta Babi' ini. Mereka adalah jurnalis Kaltim Today, Fitri Wahyuningsih, untuk menanggapi isu yang dibahas dalam film, dan filmmaker Muhammad Mulyadi untuk melihat dari sisi teknis film.

Fitri dihadirkan untuk memberi tanggapan terkait isu film yang lekat dengan berbagai persoalan yang kerap menimpa tanah Papua, seperti pelanggaran HAM, kolonialisme, pengingkaran terhadap hak masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan. Usai menonton film berdurasi sekitar 1 jam 35 menit itu, Fitri mengatakan film 'Pesta Babi' setidaknya membahas tiga hal penting. Pertama, ambisi ekonomi pemerintah Indonesia yang justru mengorbankan hak-hak masyarakat adat di Papua, menghancurkan sumber penghidupan, lingkungan, ritus kebudayaan, dan identitas mereka.

Kedua, semakin melanggengkan kolonialisme pemerintah Indonesia di tanah Papua. Dan terakhir, perlawanan rakyat Papua yang kerap dilabeli pemerintah di Jakarta sebagai bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Fitri menegaskan bahwa tindakan pemerintah di tanah Papua itu tak ubahnya Belanda kala menjajah Indonesia. Demi ambisinya itu, pemerintah memakai seluruh perangkat yang mereka miliki: regulasi untuk melegitimasi tindakannya dan aparat untuk mengamankan PSN.

''Apa yang dilakukan pemerintah kita terhadap warga Papua melalui film 'Pesta Babi' ini tak beda dengan Belanda dulu,'' katanya.

Persoalan di Papua Selatan akibat ambisi PSN itu, kata Fitri, sejatinya juga terjadi di kawasan lain yang menjadi lokasi PSN. Tak perlu jauh, di Kaltim sendiri, PSN di Penajam Paser Utara atau IKN adalah contoh konkretnya. Dalam proses pembangunan IKN, sebutnya, banyak tindakan pemerintah yang bikin geleng kepala: merusak lingkungan--misalnya Sungai Pemaluan dan Sungai Sepaku-- Perampasan lahan, pengabaian terhadap hak masyarakat adat, hingga intimidasi terhadap warga melalui aparat keamanan.

''Kita tidak perlu jauh-jauh lah ke Papua, di IKN saja hal seperti itu terjadi. Mungkin bedanya, di IKN aparat tidak bersenjata lengkap seperti di Papua,'' bebernya.

Sementara itu, filmmaker Muhammad Mulyadi mengatakan film dokumenter mempunyai banyak pendekatan misalnya observasional, investigatif, ekspositoris, dan sebagainya. Untuk 'Pesta Babi' ini, kata dia, film ini menggunakan pendekatan investigatif. Sebab ada pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dalam PSN di Papua Selatan ini dan apa saja peran mereka.

''Dan tentu bisa kita lihat sama-sama, banyak dibahas di film ini, tentu riset mereka dalam dan lama,'' katanya.

Namun menurutnya, film ini tidak netral. Dalam artian, pembuat film secara sadar menempatkan sudut pandang film atau narator hanya fokus kepada warga suku adat di Papua Selatan yang menjadi korban PSN. Sementara perspektif pemerintah tidak ditunjukkan. Menurutnya, itu sah saja sebab setiap filmmaker punya sikap di mana dia berdiri atau memosisikan diri.

Kemudian dari sisi frame, lanjut Mulyadi, film ini jelas menunjukkan bagaimana penderitaan warga di Papua Selatan, khususnya masyarakat adat, akibat ambisi PSN pemerintah. Sehingga, kata dia, film ini memang punya tujuan untuk mengekspos atau menginformasikan kepada publik berbagai tindakan pemerintah yang dalam film ini digambarkan sangat brutal hanya demi PSN.

''Frame-nya seperti itu karena pembuat film memang memosisikan diri, atau mengambil POV dari masyarakat adat itu,'' katanya.

Sepanjang film diputar, suasana beberapa kali hening. Terutama ketika layar menampilkan hutan-hutan dibabat ekskavator, gambaran warga sempat bentrok dengan aparat, hingga aparat bersenjata lengkap berjaga di kawasan proyek.

Namun diskusi selepas pemutaran film justru membawa penonton pada satu kesimpulan: cerita tentang Papua terasa tidak jauh dari Kalimantan Timur. 

Salah seorang peserta diskusi, Paud, menyebut kolonialisme sumber daya juga berlangsung di tanah Benua Etam. Dia mengatakan bahwa di Kaltim sendiri kolonialisme dan perusakan alam juga terjadi. Bagaimana perut bumi di Kaltim terus-terusan dikeruk untuk memenuhi ambisi pemerintah terhadap pendapatan negara lewat batu bara. Hutan-hutan Kaltim dikuasai korporasi lalu beralih fungsi menjadi perkebunan sawit yang luasnya jutaan hektare. Atau masyarakat di Kedang Ipil, Kukar, yang masih berjuang mempertahankan tanah adat mereka dari serbuan korporasi batu bara dan sawit.

''Di Kaltim juga ada kolonialisme. Lihat saudara kita di Kedang Ipil. Mereka berjuang di tengah gempuran sawit dan tambang batu bara,'' sebutnya.

Pendapat lain datang dari Nugra yang menyoroti peran perempuan adat dalam film tersebut. Menurutnya, perempuan sering menjadi kelompok yang paling terdampak ketika tanah adat hilang.

Sebab bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan sumber pangan dan kehidupan sehari-hari.

“Ketika tanah adat hilang, mereka kehilangan ruang berladang dan sumber pangan keluarga,” katanya.