Kaltimtoday.co, Samarinda - Belasan hari tanpa kepastian, aktivitas angkutan sungai penghubung Samarinda dengan Kutai Barat dan Mahakam Ulu benar-benar terhenti. Sejak 21 Januari 2026, puluhan kapal hanya terparkir di Dermaga Sungai Kunjang karena rekomendasi BBM bersubsidi dari BPH Migas belum juga dikeluarkan, membuat jalur distribusi vital ke wilayah hulu Mahakam lumpuh total. 

Dalam hal ini, Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu) mendesak Pemprov Kaltim serta BPH Migas segera turun melihat distribusi lumpuh berlarut-larut.

Ketua Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu), Husaini Anwar menyebut persoalan ini dibahas dalam pertemuan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur yang dihadiri Kepala Bidang beserta jajaran, serta DPRD Kutai Barat.

“Dalam rapat tadi kami menyampaikan keluhan masyarakat, terutama terkait terganggunya hilir mudik penumpang dan kelangkaan sembako di wilayah hulu Mahakam. Harga kebutuhan pokok sudah naik dan sangat memberatkan masyarakat,” ujar Husaini.

Ia menjelaskan, seluruh distribusi logistik ke Kubar dan Mahulu bergantung pada angkutan sungai. Setiap harinya, hanya ada dua kapal yang beroperasi, masing-masing menuju Melak dan Long Bagun, dengan kapasitas angkut antara 50 hingga 70 ton. 

“Selama belasan  hari ini dampaknya luar biasa. Kapal-kapal yang membutuhkan BBM subsidi belum mendapatkan kejelasan, sehingga distribusi sembako tersendat dan masyarakat yang paling merasakan akibatnya,” katanya. 

Orgamu bersama DPRD Kutai Barat telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Dishub Kaltim, dengan harapan pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan BPH Migas untuk segera mengambil kebijakan.

“Katanya dari BPH Migas sudah ada surat keputusan, tapi sampai sekarang belum diserahkan ke Dishub Provinsi. Kami belum menangkap sinyal jelas kapan BBM subsidi itu bisa disalurkan,” tambah Husaini. 

Terkait sertifikasi kapal, Husaini menyebut saat ini 21 kapal telah tersertifikasi, sementara sisanya masih dalam proses pengajuan karena sedang menjalani perbaikan. Soal kemungkinan aksi protes, Orgamu masih menahan diri.

 “Kami belum berpikir ke arah demo. Kami menunggu perkembangan karena pemerintah juga sedang mengurus persoalan ini,” ujarnya.

Husaini juga mengaku turut mendampingi DPRD Kutai Barat dalam pertemuan dengan Pertamina untuk menyampaikan langsung aspirasi para pengusaha kapal dan masyarakat hulu Mahakam.

“Mudah-mudahan jeritan masyarakat ini didengar oleh Pertamina dan BPH Migas, agar masalah kelangkaan BBM subsidi ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.

[RWT]