Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda resmi memulai pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari ini, Jumat (17/42026).

Pada hari perdana implementasi tersebut, pemantauan ketat langsung dilakukan melalui Dashboard WFH Samarinda untuk memastikan seluruh pegawai tetap menjalankan tugasnya secara optimal meskipun tidak berada di kantor. Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan pemerintah daerah atas instruksi Kementerian Dalam Negeri guna mendorong efisiensi energi secara nasional.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya nyata dalam menekan penggunaan sumber daya di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari gerakan nasional untuk mengurangi beban biaya operasional yang selama ini dikeluarkan untuk fasilitas kantor maupun mobilitas pegawai.

"Jadi kita ketahui bersama bahwa pemerintah nasional melalui Kementerian Dalam Negeri berlaku secara nasional untuk melakukan upaya penghematan atau efisiensi terhadap pemakaian BBM dan energi lainnya di antaranya listrik dan mobilitas," ujar Andi Harun.

Sebagai bentuk inovasi dalam pengawasan, Pemerintah Kota Samarinda menciptakan sistem pemantauan khusus berbasis digital. Dashboard tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga menjadi instrumen transparansi untuk menunjukkan efektivitas penghematan yang dilakukan mulai dari penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar kendaraan dinas maupun pribadi.

Andi Harun menjelaskan bahwa sistem ini dibuat agar setiap progres dapat dilaporkan secara akurat kepada pemerintah pusat.

"Karena arahannya jelas, maka kemudian pemerintah Kota Samarinda dengan inovasinya kita membuat dashboard monitoring kebijakan WFH itu supaya menjadi bahan pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri sekaligus informasi kepada publik bahwa WFH ini benar-benar bisa mewujudkan efisiensi," jelasnya.

Selain urusan penghematan, Wali Kota juga menyoroti pentingnya perubahan budaya kerja di era digital. Meskipun lokasi bekerja berpindah ke kediaman masing-masing, tanggung jawab sebagai pelayan publik tidak boleh mengendur. 

Untuk memastikan kehadiran pegawai, sistem absensi dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari dengan dukungan fitur geotagging guna mendeteksi lokasi keberadaan pegawai secara otomatis.

"Semuanya kita ukur melalui dashboard ini supaya budaya kerja dari pegawai yang melakukan WFH itu tidak berubah hanya beda tempat saja. Yang biasanya di kantor ini di rumah tapi tidak mengurangi tanggung jawab dia sebagai pegawai," tegas Andi Harun.

Kedisiplinan menjadi poin krusial yang tetap dijaga selama masa WFH berlangsung. Para pegawai tetap diwajibkan mengenakan pakaian dinas sesuai jadwal hari itu dan wajib menyusun laporan harian yang detail mengenai tugas-tugas yang mereka selesaikan. 

Pemerintah kota juga menerapkan mekanisme validasi untuk memeriksa apakah hasil pekerjaan yang dikirimkan benar-benar autentik dan sesuai dengan beban kerja harian mereka saat di kantor.

Pemeriksaan berkas dan hasil tugas dilakukan secara saksama oleh atasan masing-masing untuk menghindari adanya penurunan produktivitas.

"Dan hasil pekerjaannya kita validasi, evaluasi. Apakah laporan ini benar-benar asli? Benar-benar real? Dan cara mengukurnya adalah kita sesuaikan dengan bidang bidang tugas masing-masing," tambah Andi Harun.

Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dipastikan tetap berjalan lancar melalui pemanfaatan berbagai platform pertemuan daring. Andi Harun menjamin bahwa tidak akan ada hambatan dalam pengambilan keputusan maupun rapat-rapat koordinasi karena seluruh perilaku digital pegawai terpantau dalam sistem yang ada.

"Sehingga walaupun WFH kita pastikan bahwa produktivitas kinerja teman-teman di internal pemerintah Kota Samarinda itu tetap maksimal, tetap optimal," tutupnya. 

[NKH]