Kaltimtoday.co - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang tahun 2025. Dana tersebut difokuskan untuk memperkuat infrastruktur publik, mempercepat respons darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesiapsiagaan nasional di lingkungan kementeriannya berpegang pada tiga pilar utama, yakni ketahanan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu berbasis teknologi cepat tanggap, serta pelayanan publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemanusiaan.

“Setiap detik dalam kondisi darurat menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi demi keselamatan rakyat,” ujar Dody, Rabu (5/11/2025).

Dari total anggaran Rp 351,83 miliar tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) mengelola sekitar Rp 300 miliar, sementara Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan Rp 51,8 miliar.

Sebagai langkah kesiapan, Kementerian PU juga telah menyiagakan 5.755 unit alat berat, 382.044 bahan logistik, dan 3.455 personel lapangan di seluruh Indonesia.

Hingga awal November 2025, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai Rp 261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus utama pada penanganan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Beberapa wilayah yang telah mendapatkan intervensi di antaranya Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru, serta Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, yang terdampak abrasi dan banjir rob.

Sisa anggaran sebesar Rp 89,9 miliar akan digunakan untuk mengantisipasi potensi bencana di akhir tahun, terutama menghadapi curah hujan tinggi yang diperkirakan mencapai lebih dari 2.500 milimeter per tahun, berdasarkan laporan BMKG Climate Outlook 2025.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 2 November 2025 tercatat 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, banjir menjadi jenis bencana paling sering terjadi dengan 1.337 kasus atau 49,24% dari total kejadian.

Untuk tahun 2026, Kementerian PU berencana meningkatkan anggaran tanggap darurat menjadi Rp 449,1 miliar. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas penanganan cepat di lapangan sekaligus memperluas penggunaan teknologi informasi dalam mitigasi bencana.

Melalui platform Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana (Sitaba) yang dapat diakses publik di sitaba.pu.go.id, masyarakat bisa memantau berbagai kegiatan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah.

Data Sitaba per 4 November 2025 pukul 12.00 WIB mencatat, sebanyak 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilaksanakan Kementerian PU di berbagai daerah sejak 2019.

[RWT]