Politik

Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Butuh Anggaran Rp 486 Miliar

Network — Kaltim Today 01 Maret 2025 07:22
Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Butuh Anggaran Rp 486 Miliar
Ilustrasi. (Dok. Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan dana sebesar Rp 486,38 miliar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Anggaran ini diperlukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilu di beberapa daerah.

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (27/2/2025), mengungkapkan bahwa PSU akan dilaksanakan di 24 daerah setelah MK mengabulkan gugatan perselisihan hasil pemilihan.

"Total kebutuhan anggaran untuk PSU di 24 daerah mencapai Rp 486.383.829.417," ujar Afif.

Dari 26 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, 24 di antaranya harus menggelar PSU. Namun, beberapa daerah tidak memerlukan tambahan dana karena masih memiliki sisa anggaran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024.

Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak membutuhkan dana tambahan karena masih memiliki sisa NPHD, sementara 19 satuan kerja lainnya menghadapi kekurangan anggaran sebesar Rp 373,71 miliar. Selain itu, satu satuan kerja KPU di Kabupaten Jayapura hanya membutuhkan biaya untuk perbaikan Surat Keputusan (SK), karena kasus yang dimenangkan bersifat administratif.

Besarnya kebutuhan anggaran di tiap daerah bervariasi tergantung jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus menggelar PSU. Beberapa daerah harus melakukan PSU di seluruh TPS, sementara lainnya hanya di sebagian TPS tertentu.

Untuk mendukung kelancaran PSU, KPU telah membentuk badan adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengangkatan badan adhoc ini dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja.

"Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS akan disesuaikan dengan kebutuhan PSU serta tenggat waktu yang ditetapkan dalam putusan MK," jelas Afif.

Jika ada petugas yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat, KPU kabupaten/kota akan melakukan pergantian berdasarkan daftar calon anggota yang tersedia.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp 



Berita Lainnya