Kaltimtoday.co, Tenggarong - Selama tiga bulan sejak diresmikan awal Januari 2026 lalu, tercatat pendapatan Pasar Tangga Arung Square hanya Rp 200 juta. Angka ini di luar ekspektasi Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin.

Ia menerangkan, hingga Ramadan kemarin pendapatan hanya sebesar Rp 200 juta, terdiri dari retribusi, parkir, sewa lapak dan lain sebagainya.

Menurutnya, angka tersebut tak logis. Setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam, ditemukan adanya ketimpangan besar pada skema bagi hasil pengelolaan parkir. Saat ini, pembagiannya adalah 90 persen untuk pihak ketiga dan hanya 10 persen untuk Pemerintah Daerah (Pemda).

Dia mengatakan, jika pasar tersebut dibangun oleh pemerintah, seharusnya pemerintah yang mendapatkan porsi terbesar. Skema 10 persen itu hanya cocok untuk usaha pribadi yang lahannya dikelola pemerintah, bukan aset milik negara

“Makanya saya minta ditinjau ulang. Karena pemerintah yang bangun Pasar Tangga Arung Square, harusnya pemerintah 90 persen, dan pengelola 10 persen,” kata Rendi.

Kendati demikian, ia tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi fokus untuk menata lebih baik lagi.

“Saya nggak pengen larut-larut terlalu jauh. Artinya kita bakal evaluasi besar-besaran terhadap pengelola pasar,” sambungnya.

Rendi berpesan kepada seluruh pedagang bahwa tidak ada pengelola pasar kecuali Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar. Ia secara resmi menyatakan bahwa saat ini pengelola pasar sebelumnya telah dibekukan. 

Selain itu, tempat parkir sementara digratiskan untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Tangga Arung Square. Terlebih, pendapatan pedagang terbilang tak menentu lantaran masih sepi pembeli.

“Pedagang aja masih kesepian, kadang sebulan itu belum laku Rp 100 ribu-200 ribu. Menangis kalau melihat Pasar Tangga Arung hari ini, punya bangunan bagus begitu,” tandasnya.

[RWT]