Kaltimtoday.co, Samarinda - Aktivis yang tergabung dalam forum Solidaritas Rakyat Kaltim memperingati Hari Anti Tambang (HATAM) dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/5/2022). Dalam aksinya, para aktivis mengarak patung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Patung Luhut Binsar Pandjaitan diarak sebagai bentuk kritik karena Luhut dinilai memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan bisnis.

"Dia tidak bisa memisahkan dirinya sebagai pejabat publik dan pengusaha. Kebijakannya banyak konflik kepentingan,” kata Pradarma Rupang, dinamisator Jatam Kaltim.

Sejumlah catatan kritis mengenai pertambangan di Benua Etam disuarakan forum Solidaritas Rakyat Kaltim.

Pradarma Rupang menyebut hadirnya HATAM karena diawali dengan kejadian semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) pada 26 tahun lalu. Ribuan jiwa kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian. Hingga terpaksa mengungsi ke tempat lain.

"Kerusakan akibat tambang sangat jelas terjadi di Kaltim. Bahkan kematian orang di lubang tambang yang tak bisa dibendung tiap tahunnya terus terjadi," ungkap Rupang. 

Pihaknya menilai, pemerintah cenderung melakukan pendekatan ekonomi secara ekstraktif. Tidak ada penegakan hukum, peraturan yang dilanggar, penelantaran kasus-kasus yang dilaporkan, pembiaran aktivitas tambang ilegal, serta peralihan tanggung jawab dari daerah ke pusat yang tercantum dalam UU Minerba membuat oligarki semakin berkuasa. 

Hari ini, Solidaritas Rakyat Kaltim juga membawa replika patung yang menyerupai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Rupang menyebut, selama ini Luhut sudah diberikan akses politik secara luas oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, Luhut juga adalah pengusaha di industri ekstraktif. 

"Dia tidak bisa memisahkan dirinya sebagai pejabat publik dan pengusaha. Di sini lah bagaimana kebijakan kita penuh dengan konflik kepentingan. Tidak mengherankan, posisi Luhut di Kaltim justru mendapat keistimewaan. Ada 4 perusahaan tambang dan perkebunan sawitnya," tegas Rupang. 

Hadirnya perusahaan itu, menurut Rupang, telah mengakibatkan konflik bagi petani dan nelayan di daerah. Rupang melihat hal ini sungguh ironis. Sebab pemerintah pusat tak berani melakukan penindakan terkait itu. 

"Jangankan mencopot, memberikan sanksi pun tidak," beber Rupang lagi. 

Pemprov Kaltim Disebut Tak Miliki Terobosan Ekonomi Pasca Tambang

Rupang menyebut Pemprov Kaltim tidak ada terobosan terkait ekonomi pasca tambang. Pemerintahan Isran Noor-Hadi Mulyadi dinilai Rupang seperti auto-pilot. Seharusnya ada terobosan yang dikeluarkan. 

Rupang memberikan contoh, misalnya dengan berinisiatif untuk memproteksi ruang hidup rakyat Kaltim pasca kebijakan UU Minerba. Atau, bagaimana sikap pemprov ketika ruang terbuka hijau (RTH) tidak lagi mencapai 30 persen.

"Kaltim paling terburuk. Sebab sudah lebih dari 2,4 juta hektar hutan di Kaltim berganti menjadi kawasan terbuka. Belum lagi, 5,2 juta hektar diberikan kepada pertambangan. Yang hasilnya, terbuka 1,3 juta hektar luas bukaan tambang," tegas Rupang.

Rupang pun mempertanyakan kapasitas Isran Noor sebagai gubernur Kaltim. Seharusnya, ada sikap tegas atau memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat. Termasuk melobi anggota DPR RI untuk menyatakan sikap.

"Gubernur sekalipun juga dikendalikan oleh pemerintah. Sampai saat ini, Pemprov Kaltim belum ada gerakan signifikan untuk membasmi tambang ilegal," kritik Rupang.

Kirim Surat ke Presiden RI Joko Widodo

Sebelum ke Kantor Gubernur Kaltim, Solidaritas Rakyat Kaltim juga menyambangi Kantor Pos di Jalan Gadjah Mada. Di sana, Solidaritas Rakyat Kaltim mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo di Jakarta.

Surat tersebut berkaitan dengan hasil putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memenangkan gugatan permohonan informasi JATAM Kaltim terhadap Menteri ESDM. Permohonan itu berupa permintaan membuka data kontrak 5 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kalimantan.

Rupang menyebut, ada 4 hal yang diminta oleh pihaknya. Pertama, buka 5 kontrak perusahaan pemegang PKP2B. Kedua, buka hasil evaluasi terhadap perusahaan yang kontraknya berakhir dan apa alasan perpanjangannya. 

"Pemerintah berdalih bahwa sudah mengajak para pihak seperti tokoh hingga akademisi dalam proses evaluasi itu. Nah kami minta nama-nama saat evaluasi itu. Dibuka notulensinya," jelas Rupang. 

KIP pun menyatakan apa yang diminta JATAM Kaltim adalah hal yang wajar dan wajib disediakan. Dalam hal ini, Kementerian ESDM menolak putusan KIP dengan mengajukan banding. 

"Tadi kami juga mengirim salinan putusan setebal 53 halaman. Jadi putusan KIP itu kami lampirkan," tandas Rupang.

[YMD | TOS]