Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengelolaan aset daerah di Kaltim belum optimal. Padahal dari aset-aset tersebut bisa mendapatkan keuntungan bagi kas daerah. Tidak terkelolanya aset daerah membuat Kaltim justru merugi.

Pengelolaan aset daerah yang belum optimal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang. Kepada Kaltimtoday.co, Politikus PDIP itu menyebut, di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi, pengelolaan aset daerah masih belum ada tanda-tanda perbaikan dari kepemimpinan sebelumnya.

"Sudah saatnya Kaltim memaksimalkan aset-aset daerah. Apalagi Kaltim ditunjuk sebagai lokasi ibu kota negara baru," kata Veridiana.

Disebutkan dia, Pemprov Kaltim harus melakukan pendataan ulang aset-aset daerah. Kemudian memeriksa kelengkapan dokumen dari setiap aset yang dimiliki.

"Jangan sampai ada aset yang tidak memiliki dokumen lengkap," tegas dia saat memimpin rapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, di Gedung DPRD Kaltim.

Dalam kesempatan itu, turut hadir anggota Komisi II DPRD Kaltim. Mulai Baharuddin Demmu, Akhmed Reza Fachlevi, Safuad, Siti Rizky Amalia, Sutomo Jabir, Nidya Listiyono, dan Sapto Setyo Pramono.

Dirinya mencontohkan, terkait pembenahan alih status perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Pasalnya, aturan yang berlaku menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki hak atas aset yang dimiliki oleh perusda apabila telah beralih status menjadi perseroda.

Sejauh ini ada dua BUMD yang belum menjadi perseroda yakni, Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Perusda Bara Kaltim Sejahtera (BKS).

"Kami minta BPKAD untuk melakukan pendataan aset sebelum beralih status ke perseroda," harapnya.

Politikus yang terpilih dari Dapil Kubar dan Mahulu itu mencontohkan sejumlah aset daerah yang tidak dilakukan pemeliharaan dan difungsikan secara maksimal, di antaranya Stadion Palaran, Hotel Atlet, dan terminal timbang di Palaran.

"Kondisinya sudah sangat tidak terawat. Rumput tinggi, cat bangunan mengelupas, banyak fasilitas rusak. Padahal saat bangun pakai duit daerah yang sangat besar," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPKAD Kaltim M Saduddin mengakui, pengelolaan aset saat ini belum maksimal. Untuk itu dirinya meminta dukungan anggaran dari DPRD Kaltim agar aset yang dimiliki dapat dimaksimalkan. Pasalnya, selama ini aset-aset yang terbengkalai itu karena terkendala ketersediaan anggaran perawatan.

Adapun untuk pendataan aset, disebutkannya, saat ini masih terus dilakukan. Termasuk memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan terhadap aset yang dimiliki.

"Kami berharap didukung DPRD Kaltim, termasuk untuk menkerjasamakan aset yang ada dengan pihak ketiga," pungkasnya.

[TOS | TOS]