Kaltimtoday.co - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga 30 November mencatatkan defisit sebesar Rp 560,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menegaskan defisit APBN tersebut masih berada dalam koridor yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun anggaran. Menurutnya, desain fiskal APBN 2025 memang disusun agar tetap terkelola di tengah berbagai tekanan ekonomi nasional maupun global.

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2025 mencapai Rp 2.351,5 triliun atau sekitar 82,1 persen dari outlook APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 2.865,5 triliun.

Dari sisi penerimaan perpajakan, negara berhasil menghimpun Rp 1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari target Rp 2.387,3 triliun. Capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari proyeksi, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp 269,4 triliun atau 86,8 persen dari target.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari sisi belanja, realisasi pengeluaran negara hingga 30 November 2025 mencapai Rp 2.911,8 triliun. Angka tersebut setara 82,5 persen dari total proyeksi belanja APBN 2025 sebesar Rp 3.527,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp 2.663,4 triliun. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari proyeksi, sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga tercatat Rp 1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari target.

Selain itu, transfer ke daerah telah tersalurkan sebesar Rp 795,6 triliun atau setara 92,1 persen dari pagu yang ditetapkan.

Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer APBN 2025 masih mencatatkan defisit sebesar Rp 82,2 triliun. Purbaya menjelaskan bahwa keseimbangan primer merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan negara dalam mengelola kewajiban utang.

[RWT]