Kaltimtoday.co, Samarinda - Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis atau Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia meluncurkan IRI Chapter Kaltim pada Jumat (9/4/2021) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Ketua Dewan Penasehat IRI Indonesia, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau akrab dikenal Din Syamsuddin hadir secara langsung. Kepada awak media, Din menyebutkan bahwa Kaltim merupakan salah satu dari 4 provinsi yang memiliki hutan terluas dan terbanyak. Provinsi lainnya ada Papua, Papua Barat, dan Riau. Meski begitu, masih ditemukan masalah kehutanan. Khususnya kerusakan dan kebakaran hutan.

"Hutan di Pulau Kalimantan, khususnya Kaltim dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sejak dulu telah terjadi kerusakan cukup serius. Oleh sebab itu kami mendukung langkah-langkah pemerintah untuk penghutanan kembali," ungkap Din.

Langkah-langkah tersebut seperti perbaikan hutan, reboisasi, dan penyelamatan satwa-satwa yang hidup di hutan. Ditambahkan olehnya, dunia mengakui bahwa agama-agama mempunyai peran strategis. Dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup yang berujung pada krisis lingkungan, akhirnya dipandang sebagai krisis moral.

"Jadi krisis lingkungan hidup termasuk kerusakan hutan itu sejatinya krisis moral. Terutama antara manusia memandang alam hutan sebagai objek belaka. Bukan sebagai subjek. Apalagi sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa," lanjutnya.

Oleh sebab itu, agama dipandang sebagai pendekatan yang efektif untuk melindungi hutan di tingkat global. Terlebih lagi, Indonesia diwarnai oleh masyarakat dengan berbagai agama bahkan adat. Di sini, agama ditampilkan sebagai problem solver.

"Kita akan bekerja sama dengan ormas-ormas serta akademisi di Kaltim. Berdialog dengan sektor swasta dan memberdayakan tokoh-tokoh agama. Mulai dari menyosialisasikan konsep-konsep lingkungan hidup di dalam ajaran agama masing-masing," beber mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu.

Disebutkan olehnya, IRI diisi oleh organisasi-organisasi keagamaan dan masyarakat adat. IRI Indonesia juga menekankan pendekatan edukasi. Sebab ormas-ormas keagamaan memiliki lembaga-lembaga pendidikan dan advokasi yang banyak. Diharapkan melalui dakwah atau ceramah keagamaan pun mulai banyak yang mengangkat permasalahan hutan.

"Kami menghargai upaya pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Saya mengetahui bahwa pemerintah sekarang lebih menyadari betapa pentingnya keselamatan hutan Indonesia," tambahnya.

IRI Indonesia juga berencana untuk mengajukan ke DPR terkait UU Perlindungan Hutan yang lebih spesifik. Ditegaskan Din, IRI merupakan gerakan masyarakat namun berkolaborasi dengan berbagai kalangan.

"Kami berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan tentunya masyarakat luas. Kita jalin kerja sama kolaborasi kebangsaan yang serius," pungkasnya.

[YMD | TOS]