Oleh: Deny Dwi Hartanto (Residen Ortopedi & Traumatologi RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta)

IA tidak datang ke rumah sakit ketika cedera itu terjadi. Dalam salah satu kasus yang kami tangani saat bertugas sebagai relawan tim medis tanggap bencana di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, seorang pasien datang dengan nyeri pada tungkai akibat cedera yang telah berlangsung cukup lama. Cedera tersebut didapatkan saat bekerja dan sebelumnya belum pernah diperiksakan ke rumah sakit.

Pemeriksaan kemudian menunjukkan bahwa patah tulang tersebut tidak kunjung menyatu. Kami menjelaskan bahwa kondisinya masih dapat ditangani dengan operasi. Ia menyetujuinya.

Bagi kami, tindakan itu merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari. Namun, ada satu pertanyaan yang terus teringat: berapa lama seseorang harus menunggu sampai penyakit atau cedera menjadi cukup berat untuk akhirnya mendapatkan penanganan yang semestinya?

Kita sering mengatakan seseorang terlambat berobat karena tidak mau datang ke rumah sakit. Mungkin tidak selalu demikian. Bisa jadi masalahnya bukan kemauan, melainkan jarak.

Ketika Jarak Menjadi Bagian dari Penyakit

Selama bertugas di RSUD Aeramo, Nagekeo, saya melihat bahwa rumah sakit daerah merupakan simpul penting pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Pada saat kami bertugas di sana, belum terdapat dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi yang menetap. Kehadiran tim kami membantu mengisi kebutuhan tersebut untuk sementara, terutama dalam situasi tanggap darurat pascagempa.

Namun, pelayanan sementara tentu berbeda dengan keberadaan layanan yang dapat diakses setiap hari. Pasien dengan masalah tertentu harus dirujuk ke luar daerah. Sistem rujukan memang tersedia. JKN dapat meringankan biaya pelayanan medis.

Tetapi jaminan pembiayaan tidak otomatis menghapus seluruh biaya sosial dan logistik dari sakit: perjalanan, pendamping, waktu yang hilang dari pekerjaan, hingga kebutuhan untuk kembali datang ketika memerlukan kontrol. Di titik inilah jarak geografis berubah menjadi persoalan kesehatan.

Saya berasal dari Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebagai dokter yang pernah bekerja di daerah, saya memiliki pengalaman melihat pasien dengan kondisi yang membutuhkan pelayanan spesialistik harus dirujuk ke Balikpapan atau Samarinda.

Untuk kasus tertentu, perjalanan bukan perkara sederhana. Ada waktu tempuh, kondisi jalan, penyeberangan kapal, penerimaan rumah sakit tujuan rujukan, dan kecemasan keluarga yang ikut mengantar.

Kini pelayanan spesialistik di Paser telah berkembang, termasuk layanan Orthopaedi dan Traumatologi. Bagi saya, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu daerah memiliki kebutuhan yang jelas dan kemauan untuk membangun, layanan spesialistik dapat tumbuh dan beregenerasi.

Namun, pengalaman di Paser juga membuat saya memahami bahwa pemerataan bukan sekadar menghadirkan seorang dokter ke daerah. Yang lebih penting adalah membangun kapasitas daerah agar layanan tersebut dapat terus tumbuh.

Jarak yang Berbeda, Masalah yang Sama

Hari ini saya menjalani pendidikan dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. Saya merasa beruntung belajar di salah satu pusat pelayanan dan pendidikan Orthopaedi. Di sini, kasus kompleks, fasilitas, tenaga kesehatan, dan lingkungan akademik tersedia dalam satu ekosistem.

Namun, berada di sini membuat saya melihat sebuah ironi. Apa yang terasa biasa di rumah sakit pendidikan dapat menjadi sesuatu yang sulit dijangkau oleh pasien di daerah.

Dan ketimpangan akses ternyata tidak hanya terjadi pada pasien. Saya sendiri pernah menempuh tiga moda transportasi untuk mengikuti proses seleksi pendidikan dokter spesialis. Perjalanan itu membuat saya memahami bahwa anak daerah yang ingin menjadi dokter spesialis pun harus menempuh jarak yang tidak selalu sederhana.

Pasien harus menempuh jarak untuk mendapatkan dokter. Anak daerah harus menempuh jarak untuk mendapatkan pendidikan yang kelak memungkinkannya menjadi dokter spesialis.

Di sinilah saya melihat salah satu alasan mengapa pemerintah perlu memperluas pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit melalui skema Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau RSPPU. Bukan sekadar mengubah tempat belajar, tetapi memperpendek jarak antara kebutuhan daerah, pendidikan dokter, dan keberadaan dokter spesialis.

Pada 2026, pemerintah membuka 25 program studi baru RSPPU sehingga total menjadi 31 program. Kebijakan ini memberikan perhatian afirmatif kepada putra-putri daerah dan mengaitkan pendidikan dengan kebutuhan penempatan setelah lulus. Orthopaedi dan Traumatologi termasuk salah satu bidang yang diperluas.

Kebutuhan itu memang nyata. Proyeksi Kementerian Kesehatan pada 2026 diperkirakan kebutuhan dokter spesialis Orthopaedi dan Traumatologi mencapai 2.956 orang, sementara ketersediaannya sekitar 1.736 orang. Kesenjangan diproyeksikan masih mencapai 28,7 persen pada 2032.

Namun, angka baru memiliki makna ketika kita mengingat apa yang ada di baliknya: pasien yang harus pergi lebih jauh, keluarga yang harus meninggalkan pekerjaan, dan layanan yang terlambat diterima. Maka persoalan pemerataan dokter spesialis seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: Berapa banyak dokter yang kita hasilkan?

Pertanyaan berikutnya adalah: Di mana dokter tersebut akan bekerja, dan seberapa dekat ia dengan pasien yang membutuhkannya?

Pendidikan untuk Daerah, Bukan Sekadar di Daerah

Di sinilah pendidikan berbasis rumah sakit memiliki peluang. Namun, hospital-based bukan berarti setiap rumah sakit daerah harus menjadi pusat pendidikan dokter spesialis. Tidak semua RSUD memiliki jumlah dan variasi kasus, fasilitas, sumber daya manusia, serta sistem pendidikan yang memadai.

Perluasan pendidikan harus dilakukan secara selektif pada rumah sakit yang memenuhi standar, dengan jejaring yang kuat bersama perguruan tinggi, kolegium, dan rumah sakit lain. Tujuannya tetap satu: menghasilkan dokter spesialis yang kompeten tanpa mengorbankan mutu pendidikan.

Hospital-based bukan cek kosong.

Kita tetap membutuhkan supervisi, jumlah dan variasi kasus yang memadai, fasilitas, keselamatan pasien, kualitas pengajar, serta evaluasi yang objektif. Sebab kita tidak sedang sekadar mencetak lebih banyak dokter. Kita sedang mendidik dokter yang suatu hari akan mengambil keputusan terhadap manusia.

Ada pula satu hal yang perlu diperhatikan: putra daerah bukan otomatis dokter daerah. Asal daerah tidak boleh menjadi satu-satunya alasan seseorang diterima dalam pendidikan. Seleksi harus tetap objektif dan standar kompetensi tidak boleh diturunkan.

Namun, jika afirmasi putra-putri daerah memang dimaksudkan untuk pemerataan, maka jalan pulang seharusnya bukan sekadar harapan, tetapi bagian dari desain kebijakan. Dokter yang berasal dari daerah perlu memiliki orientasi yang jelas untuk kembali mengisi kebutuhan pelayanan di daerahnya atau wilayah lain yang membutuhkan.

Investasi pendidikan yang diberikan negara seharusnya menghasilkan manfaat yang kembali kepada masyarakat. Putra-putri daerah memiliki modal penting: mengenal daerahnya, memiliki ikatan sosial dan keluarga, serta memahami konteks masyarakatnya. Modal ini dapat menjadi bagian dari regenerasi pelayanan kesehatan.

Tetapi pendidikan hanyalah salah satu mata rantai pemerataan. Setelah dokter selesai dididik, masih harus ada rumah sakit yang siap menjadi tempat bekerja: kamar operasi, layanan anestesi, radiologi, rehabilitasi medik, keperawatan, alat kesehatan, obat-obatan, sistem rujukan, serta lingkungan kerja yang memungkinkan seorang spesialis memberikan pelayanan secara aman dan bermutu.

Tanpa ekosistem pelayanan yang baik, kita hanya memindahkan masalah dari ruang pendidikan ke ruang pelayanan.

Jalan Pulang

Saya tidak ingin pusat pendidikan menjadi tempat terakhir bagi ilmu yang saya dapatkan. Sebagai seseorang yang berasal dari daerah, saya ingin apa yang saya pelajari pada akhirnya memiliki jalan pulang.

Saya membayangkan pendidikan dokter spesialis bukan hanya sebagai perjalanan untuk mendapatkan gelar dan kompetensi, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan kembali membangun tempat dari mana kebutuhan itu berasal.

Paser bagi saya bukan sekadar tempat asal. Ia adalah pengingat bahwa layanan kesehatan yang baik tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Dan Nagekeo membuat pengingat itu semakin nyata.

Barangkali selama ini kita terlalu mudah melihat pemerataan pelayanan kesehatan dari atas: melalui angka, rasio dokter, peta distribusi, dan laporan administratif. Padahal dari sisi pasien, pemerataan memiliki ukuran yang jauh lebih sederhana: Seberapa jauh ia harus pergi ketika membutuhkan pertolongan?

Saya mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit bukan karena program ini sempurna. Saya mendukung karena saya pernah melihat apa yang terjadi ketika dokter yang dibutuhkan tidak ada.

Mungkin kita tidak akan pernah membuat jarak menjadi nol. Tetapi kita dapat berusaha agar jarak tidak lagi menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan yang ia butuhkan.

Dan mungkin, di situlah ukuran paling sederhana dari pemerataan dokter spesialis: bukan hanya berapa banyak dokter yang kita miliki, tetapi seberapa dekat dokter tersebut dengan orang yang membutuhkannya. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co