Kaltimtoday.co, Samarinda - Legislator DPRD Kaltim, Syafruddin mengkritisi Pemprov Kaltim terkait rendahnya serapan bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat ke Pemprov hingga September 2021. Sebab masih berada di angka 36,40 persen.

Pria yang akrab disapa Udin itu menyebut, kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bisa dikatakan buruk. Entah untuk OPD yang mendapatkan porsi pagu besar maupun pagu porsi kecil.

Menurut data yang dihimpun olehnya, hanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim yang sudah di angka 60 persen. Itu pun karena mendapat dana hibah persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Itu yang hari ini agak lumayan dan signifikan serapannya," ungkap Udin kepada awak media, Senin (13/9/2021).

Ditegaskan politisi dari Fraks PKB itu, seharusnya Guberner Kaltim, Isran Noor sudah selayaknya untuk mengevaluasi secara totalitas kepala-kepala tiap OPD. Hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan kinerja Pemprov sendiri.

"Terutama saudara kami, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sa'duddin itu harus diganti lah. Alasannya, saya dapat keluhan dari kepala-kepala OPD. Sumber bencana, sumber masalah, atau rendahnya serapan ini ada di kepala BPKAD," tegas Udin.

Dikatakan bencana, sebab serapan hanya mencapai 36,40 persen. Sementara itu, 3 bulan lagi 2021 akan segera berakhir. Menurutnya, Isran Noor harus segera mengevaluasi secara totalitas terhadap kepala OPD yang ada.

"Ya pasti terjadi lagi bencana rendahnya serapan kalau kepala BPKAD enggak diganti. Serapannya rendah terus. Maka dari itu, ini kami anggap bencana karena hanya 36,40 persen. Kami berharap, kepala-kepala OPD itu orang yang profesional, mumpuni, dan memiliki kecakapan kerja," lanjut Udin.

Menurutnya, kualifikasi kepala OPD yang cakap, mumpuni, dan profesional akan mampu memahami secara utuh apa yang tertuang ke dalam visi dan misi Isran Noor-Hadi Mulyadi. Agar bekerja juga bisa cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Selain itu, Udin juga meminta Isran Noor-Hadi Mulyadi untuk segera menuntaskan proyek-proyek "mercusuar." Salah satunya menuntaskan Jembatan Pulau Balang yang terkait dengan pembebasan lahan. Kemudian, menuntaskan jalan pendekat menuju Bandara APT Pranoto.

"Gubernur juga harus membantu maksimal. Khususnya untuk Samarinda terkait penuntasan banjir. Sekaligus bagi kabupaten dan kota lain," lanjut Udin.

Menurutnya, hal-hal tersebut penting untuk dilakukan gubernur dan wakil gubernur. Agar tak dicap sebagai pemimpin yang gagal.

"Kalau mau jadi gubernur yang berhasil, maka lakukan itu sebelum terlambat. Ini masih ada waktu," tandas Udin.

[YMD | TOS]