Kaltimtoday.co - Berdasarkan hasil survei TBRC, kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang ekonomi kemudian hukum, politik, dan keamanan.

Selain itu, nilai kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang Ekonomi mencapai 83,7 persen pasca Covid-19 yang tidak puas hanya 16,3 persen.

Chaerudin Affan, S.E, M.Si selaku Direktur Eksekutif Survei Timur Barat Research Center (TBRC) mengatakan, untuk bidang politik dan keamanan mencapai 77,6 persen. Sementara itu, sebanyak 22,4 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Kemudian, tingkat kepuasan untuk kesejahteraan sosial sebanyak 79,7 persen responden mengaku puas atas kinerja pemerintah di bidang sosial, dan 20,3 persen mengatakan belum puas.

Chaerudin Affan menyebutkan, untuk tingkat kepuasan publik pada bidang hukum mencapai 63,2 persen dan yang tidak puas sebanyak 36,8 persen.

Menurut Chaeruddin Affan, terkait kesan dan pendapat masyarakat tentang kinerja penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi, Kejaksaan Agung menjadi institusi penegak hukum yang dikesankan paling bisa dipercaya dan memuaskan kinerjanya oleh publik. 

"81,2 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Kejaksaan Agung, kemudian disusul oleh Institusi Polri, di mana sebanyak 79,1 persen responden percaya dan puas dengan kinerja Polri. Kemudiaan institusi Peradilan atau Mahkamah Agung sebanyak 62,6 persen responden percaya dan puas. Di urutan terakhir KPK, tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang memberikan kesan percaya dan puas hanya 54,2 persen responden," kata Chaerudin Affan dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).

Hasil survei ini juga menunjukkan, faktor-faktor  yang menjadi keinginan dan pertimbangan publik, dalam memilih sosok capres untuk memimpin Indonesia sepanjang periode 2024-2029, sebanyak 70,9 persen menyatakan faktor yang paling dipertimbangkan dan diiingini publik paling tertinggi adalah kemampuan tokoh bakal Presiden RI pengganti Jokowi mampu dan teruji dalam mengatasi masalah-masalah perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, faktor lain yang juga dipertimbangkan publik secara signifikan dalam menentukan pilihan Capres adalah rekam jejak dan prestasi Capres, yakni sebesar 18,2 persen. Kemudian sebanyak 10,9 persen publik menyatakan faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa yang jadi pertimbangan memilih capres.

Terkait perilaku sosiologis kultural, maka hasil survei ditemukan bahwa, mayoritas masyarakat atau 89,7 persen responden lebih memilih calon presiden atau capres yang mengusung nilai toleransi dan enggan memilih capres yang memainkan politik identitas dan sebanyak 4,7 persen responden memilih Capres yang membawa tema Politik Identitas, sementara sebanyak 5,6 tidak menjawab.

"Berkorelasi secara politik. Perilaku sosiologis kultural akhirnya berkorelasi pada perilaku pemilih ketika di dalam urusan pemilihan politik,” kata Chaerudin Affan.

Dalam riset ini, publik lebih dominan memilih partai politik yang secara ideologis memperjuangakan nilai-nilai inklusif. Hal ini memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat elektabilitas GOLKAR saat 2.280 responden diminta memilih partai politik peserta pemilu seandainya pemilu digelar saat ini.

"Sebanyak 22,3 persen responden memilih Partai Golkar. Untuk PDI Perjuangan tingkat 15,8 persen, Gerindra 14,7 persen, Demokrat 7,2 persen, NASDEM 5,4 persen, PKB 5,1 persen, PKS 4,2 persen, Perindo 4,1 persen, PPP 2,2 persen, PAN 1,8 persen. Kemudian gabungan elektabilitas parpol peserta pemilu lainnya hanya 5,1 persen dan tidak memilih sebanyak 12,1 persen," ungkapnya.

Jika Pemilu digelar saat ini, Partai Golkar menjadi partai yang tingkat keterpilihannya paling tinggi dari parpol lain karena kesan di publik, Golkar selalu mengedepankan politik yang santun dan damai menjelang Pemilu 2024, dan menjaga stabilitas politik dan lebih fokus pada permasalahan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Golkar berhasil mengimplementasikan politik yang santun, damai, politik yang di tengah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Berbeda kesan masyarakat terhadap parpol lainnya seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, PKB dari terpaan info-info di medsos dan media mainstream terkesan sering gaduh dan gagal mengimplementasikan politik santun dan politik inklusif," ujarnya.

Dari hasil penelitian tersebut menjadi alasan TBRC memasukkan 5 tokoh yang memiliki kans besar untuk maju sebagai Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, KIB (GOLKAR-PAN-PPP), KIR ( Gerindra -PKB) dan Koalisi Perubahan (Nasdem-PKS-Demokrat). Di dalam poin kepemimpinan negara yang dipilih masyarakat yang diwakili oleh 2.280 responden, dalam survei ini menunjukkan tokoh yang selama ini dikesankan mengusung nilai inklusif mendapat suara terbanyak. Hasilnya Airlangga Hartarto menempati posisi pertama dengan tingkat keterpilihan sebesar 34,6 persen disusul Prabowo Subianto 28,2 persen dan Anies Baswedan 7,6 persen, Ganjar Pranowo 7,2 persen, dan Puan Maharani 6,8 persen, dan tidak memilih sebanyak 15,6 persen.

Airlangga unggul dalam kategori atribusi kepemimpinan sebagai sosok yang mampu mengelola perekonomian nasional yang berdampak pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat sebesar 89,3%, mampu diterima semua kalangan 88,3%, menjaga toleransi 88,7% dan mendorong solidaritas sosial 87,8%. Sementara Prabowo unggul dalam atribusi menjaga stabilitas keamanan 67,2% dan menguasai persoalan politik luar negeri 49,2 %.

Rendahnya keterpilihan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan karena kesan dan persepsi publik terhadap Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi sumber dan bagian terjadinya polarisasi di masyarakat. Hal ini terekam oleh kesan pesan dan pendapat netizen pendukung kedua tokoh ini di dunia medsos yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi sangat kuat sekali.

Survei Timur Barat Research Center (TBRS) dilakukan pada periode 7-21 Maret 2023. Survei digelar di 33 provinsi yang melibatkan 2.280 responden yang sudah memiliki hak pilih atau sudah berusia 17 tahun. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,01 persen.

Lebih lanjut dia menambahkan, hasil survei ini juga menunjukan bahwa tren pola narasi di media sosial terkait Pemilu 2024 dinilai menunjukkan peta yang mirip dengan Pemilu 2019. 

"Dari rekam digital Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi," kata Togu Lubis, Koordinator survei TBRC.

Tren pola narasi di media sosial terkait Pemilu 2024, kata Togu, menunjukkan peta yang mirip dengan Pemilu 2019. Dari rekam digital, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang menyebabkan masyarakat terpolarisasi. 

Hingga Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, bakal membuat Satgas Pengawas Media Sosial demi memberantas disinformasi yang menyebabkan polarisasi di masyarakat selama proses pemilu. 

Sementara itu, menanggapi hasil survei TBRC terkait kepuasan publik pada pemerintah yang tertinggi terletak pada bidang ekonomi kemudian hukum, politik, dan keamanan. Direktur Eksekutif Research Center for Forensic Accounting (Rcfra) Banten, Bambang Arianto mengatakan, Airlangga Hartarto berkinerja bagus dalam hal penguatan fundamental ekonomi bangsa. Bahkan saat pandemi, beliau menggulirkan berbagai program stimulus agar ekonomi nasional kembali pulih.

"Ada prakerja, ada bantuan untuk UMKM sehingga stimulus tersebut jelas mendongrak ekonomi rakyat yg tengah berhenti akibat pandemi," kata Bambang kepada awak media. 

Bambang menjelaskan, Presiden Jokowi telah mempercayai Airlangga yang mampu bangkitkan ekonomi dan melewati krisis ekonomi saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia lalu.

"Berkat kebijakan ekonomi Airlangga, sektor UMKM kita tumbuh meski selama pandemi sangat terpuruk," ucap Bambang.

Bambang melihat suara pengusaha. Masyarakat tentu ingin ada sosok pemimpin yang bisa membuat ekonomi indonesia kian bertumbuh, apalagi saat ini diperlukan kebijakan yang taktis agar ekosistem ekonomi digital semakin bagus dan bisa berkontribusi untuk memperkuat ekonomi rakyat.

"Saya melihat elektabilitas Golkar semakin moncer saat dipegang Pak Airlangga. Airlangga bisa bagus dalam pola kepemimpinan, terutama di akar rumput, simpatisan dan bisa menyatukan berbagai faksi yang ada. Kemudian tidak lupa, Pak Airlangga konkret dalam menciptakan kebijakan ekonomi berbasis rakyat," ungkapnya.

Namun, soal kepuasan terhadap Presiden Jokowi, dia merasa mayoritas publik puas karena Jokowi fokus pada penguatan infrastruktur dan pengembangan SDM anak bangsa saat ini. Tetapi kelemahan masih pada koordinasi antar sektor yang terkadang belum jalan. Hal ini yg membuat kebijakan Jokowi masih belum berjalan di akar terbawah. Apalagi masih banyak kepala daerah yang belum mampu untuk berkolaborasi. 

Bambang menilai, elektabilitas Golkar semakin moncer saat dipegang Airlangga Hartarto.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.