Kaltimtoday.co, Samarinda - Guna meningkatkan produksi serta produktivitas SDM pertanian Kaltim, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, menerima rapat dengar pendapat bersama DPRD Kaltim, Senin (12/10/2020).

Berlangsung di Lantai 2, ruang rapat Oryza Sativa, diskusi ini dihadiri oleh Komisi II DPRD Kaltim, Plt Kepala DPTPH Kaltim, Dadang Sudarya beserta jajarannya. Dimulai pada pukul 14.58 Wita, Dadang membuka acara dengan menyampaikan laporan alokasi anggaran DPTPH Kaltim periode 2021 disusul rancangan program prioritas satu tahun mendatang.

Tak luput laporan realisasi APBD per 30 September 2020 turut dipaparkan guna keterbukaan informasi. Rekapitulasi angka tersebut meliputi dana Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) yang mencakup pemasukan dan pengeluaran biaya DPTPH Kaltim, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura, UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (PTPH), UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kaltim.

Kelima badan tersebut memiliki pagu awal berjumlah Rp 100.852.435 dengan pagu rasionalisasi Rp 72.265.322 hingga realisasi dengan total Rp 35.740.682. Sehingga, akumulasi presentase anggaran per 30 September 2020 mencapai 49,46%.

Pada data 2021, Pagu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) jumlah APBD DPTPH Kaltim mencapai Rp 88.343.969 dengan Pagu RKPD Rp 88.706.219 sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 362.250.000.

Plt Kepala Dinas DPTPH Kaltim, Dadang Sudarya menerangkan, program prioritas 2021 banyak memerlukan pembangunan infrastruktur dan sarana pertanian untuk menunjang optimalisasi produktivitas SDM dan potensi alam daerah. Seperti, pembangunan gudang benih dan lantai jemur di Paser, PPU, Berau, Kukar dan Samarinda. Pengembangan tanaman padi sawah dan padi gogo, penyediaan peralatan dan kelengkapan alat tani, hingga pembangunan pintu air di daerah prioritas Kukar, Paser, PPU dan Berau.

 

View this post on Instagram

 

Meski dinilai merugikan banyak pihak, salah satunya pemerintah daerah karena sejumlah kewenangan ditarik ke pemerintah pusat, tidak membuat DPRD-Pemprov Kaltim setuju dengan keinginan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (12/10/2020) di DPRD Kaltim. DPRD-Pemprov Kaltim "hanya" berjanji menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut ke pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co #samarinda #aksitolakomnkbuslaw #omnibuslaw #ruuciptakerja #uuciptakerja #kaltim #mahasiswabergerak #tolakomnibuslaw

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Oct 12, 2020 at 6:00am PDT

“Dari dana tersebut menunjang sumber permodalan hingga cukup disediakan oleh pemerintah. Terdapat dana KUR untuk pertanian dan peternakan kredit tunai 0%. Namun realitanya, acap kali para petani ingin yang murah dan cepat. Melalui KUR tersebut, sebenarnya sudah membuka akses mudah bagi pelaku tani. Harapan kami perlahan tapi pasti petani mulai terbuka dengan jalur tersebut,” terang Dadang saat menyampaikan laporan alokasi dana tersebut.

Lebih lanjut Dadang menambahkan, beberapa perkembangan program seperti pengadaan benih, yang dia jamin merupakan benih unggul dari induk yang telah terdaftar, diproduksi langsung dari UPTD di bawah naungan DPTPH sendiri. Sehingga Kaltim mampu memproduksi dan mengonsumsi bibit yang telah telah dibudidayakan sendiri.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang turut buka suara. Veridiana mengungkapkan, sektor pertanian merupakan bidang yang sangat penting, terutama pada situasi pandemi seperti saat ini. Pemaparan laporan anggaran oleh DPTPH Kaltim diharapkan dapat melakukan peninjauan kembali guna lebih mendalam dan merinci sehingga anggaran yang akan dicairkan dapat termaksimalkan dalam pelaksanaannya.

“Saya mendengar suara masyarakat tani langsung, sehingga mengusulkan alat perlengkapan padi yang telah modern. Serta, usulan terhadap anggaran, program-program kerja yang tidak terealisasi, agar dipertimbangakan lebih lanjut sesuai besaran anggaran, sebab dalam kedaaan seperti ini harus prioritaskan dan optimalkan bidang pertanian dan ketahanan pangan,” imbuh Veridiana.

Baharuddin, anggota Komisi II DPRD Kaltim mengungkapkan, pemberdayaan dan aktualisasi keterampilan para pelaku tani harus mendapat perhatian. Masih banyak ditemui oleh Baharuddin, petani yang belum mampu mengoperasikan alat tani. Sehingga menurut anggota fraksi Partai Golkar tersebut, penyuluhan petani dengan ilmu teknologi dapat menjadi prioritas.

“Bantuan alat pertanian dan produksi memang tersalurkan, tetapi secara keterampilan mereka masih butuh arahan. Kedepannya perlu program yang dapat memberikan keterampilan kepada para petani. Terkait anggaran serapannya masih minim karena sudah mendekati akhir tahun yang terlaksana baru 40-50% semoga dalam dua bulan terakhir sudah bisa terserap dengan baik agar maksimal,” sambung Baharuddin.

DPRD Kaltim mengajak DPTPH Kaltim menjalin koordinasi dan komunikasi dengan komisi sehingga dapat disambungkan kepada stakeholder terkait. Serta program dari dinas yang berjalan dapat berbanding lurus dengan ketahanan pangan. Hasil akhirnya diharapkan produksi tani dapat memenuhi ketersediaan konsumsi Kaltim terutama menyambut Bumi Etam menjadi IKN.

“Aplikasi dari Dispertan sudah cukup mumpuni. Di sisi lain para petani juga dibina guna melek teknologi. Bicara sumber daya alam dan manusia kita harus berubah. Kita senantiasa mendukung kinerja DPTPH. Agar para petani dan produksi panen dapat bertumbuh kembang," tutup Baharuddin.

[SNM | RWT | ADV DISKOMINFO]