Kukar

Warga Resah, Ganti Rugi Pembebasan Lahan di Kukar Belum Terealisasi, Budiman Desak Pemkab Anggarkan Kembali

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Masyarakat Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja mengeluhkan pembebasan lahan warga yang tak kunjung dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Adapun pembebasan lahan digunakan untuk mendekatkan jalan akses menuju pelabuhan maupun pantai Ambalat.

Baca juga:  Pemda Kukar Diminta Lakukan Tes Covid-19 Secara Massal

Warga sekitar bernama Ardiansyah mengatakan, kondisi kegiatan lanjutan jalan akses pelabuhan dimulai pada anggaran 2020. Untuk fisik jalan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Kaltim, sementara pembebasan lahan dari APBD Kukar sekitar Rp4 milyar.

Namun, hingga akhir tahun pembayaran belum juga terealisasi. Salah satunya ditenggarai faktor administrasi pertahanan. Kemungkinan, anggaran tersebut menjadi SILPA dan di 2021 tidak muncul.

“Kami berharap, 2022 dana pembebasan lahan masyarakat dianggarkan ,” ungkap Ardiansyah.

Baca juga:  PKB Gabung Koalisi Kebersamaan, Edi-Rendi Sapu Bersih Dukungan Parpol di Pilkada Kukar

Dia menyebutkan, panjang jalan yang perlu dibebaskan kurang lebih sekitar 4 kilometer dengan lebar 12 meter yang mencakup 78 pemilik lahan. Berdasarkan informasi, total pembangunan jalan lanjutan direncanakan sepanjang 7,8 kilometer.

Kunjungan Wabup Kukar beberapa hari yang lalu kata Ardiansyah, memberikan harapan masyarakat sebab langsung berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Kami berharap, sebagai masyarakat untuk bisa direalisasikan pembayaran pembebasan lahan tahun depan,” harapnya.

Baca juga:  Diskominfo Kukar Gelar Penilaian dan Standarisasi E-Government di 30 OPD

Sementara itu, Anggota dewan Dapil IV meliputi Kecamatan Samboja, Muara Jawa dan Sangasanga, Budiman menuturkan, pihaknya mendengar sebelumnya pernah dianggarkan terkait pembebasan lahan warga.

Mungkin terdapat kendala atau semacamnya sehingga anggaran pembayaran tersebut tak terealisasi.

“Saya selaku anggota dewan berharap,  supaya secepatnya dianggarkan kembali,” ungkapnya.

Baca juga:  Pondok Kesah Ayumi Diarpus Kukar Permudah Konsultasi Kearsipan OPD dan Lembaga Swasta

Dia menyebutkan, infrastruktur yang dibangun ini merupakan akses masyarakat berbagai profesi seperti untuk warga yang hendak bertani. Tentunya kedepan akan menjadi akses utama, dan lahan warga yang dibebaskan segera dibayar. Sehingga pemilik lahan tidak mengalami kerugian.

“Kalau untuk perubahan mungkin ada, harapan kami paling lambat murni tahun depan ini bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close