Kaltimtoday.co, Berau - Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai, menyoroti pelaksanaan program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Berau. Meskipun menjadi salah satu program prioritas kepala daerah, Rifai menilai implementasi program ini masih jauh dari harapan dan menyisakan banyak kendala di lapangan.

Rifai mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan layanan BPJS gratis yang belum bisa digunakan secara langsung. Bahkan, kepala kampung masih melaporkan hambatan dalam pelaksanaan program ini, terutama dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Dulu dengan SKTM, masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuan kesehatan tanpa hambatan. Namun sekarang, dengan BPJS, masyarakat sering harus menunggu waktu aktif, sehingga mereka kesulitan saat membutuhkan layanan kesehatan mendesak,” jelas Rifai.

Setelah menelusuri lebih dalam, Rifai menemukan bahwa salah satu masalah utama adalah cakupan iuran BPJS gratis di Berau yang baru mencapai 70 persen. Hal ini menjadi penghambat karena masyarakat harus menunggu waktu hingga kepesertaan aktif, berbeda dengan daerah lain yang lebih siap dalam melaksanakan program serupa.

“Sebagai perbandingan, Kabupaten Bulungan di Kaltara sudah meng-cover hingga 90 persen. APBD mereka lebih kecil dibanding Berau, tetapi mereka bisa mengatasi ini. Kenapa Berau yang memiliki APBD lebih besar tidak bisa melakukan hal yang sama?” ungkap Rifai.

Rifai juga menegaskan ketidaksepakatannya atas usulan untuk menggunakan Alokasi Dana Kampung (ADK) guna membiayai iuran BPJS gratis. Menurutnya, program ini adalah salah satu dari 18 program prioritas bupati yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah, bukan beban bagi dana desa.

“Kalau Pemkab melimpahkan beban ini ke ADK, itu kurang tepat. BPJS gratis adalah program unggulan daerah, jadi harus ditangani langsung oleh pemerintah,” tegas Rifai.

Rifai berharap ke depan, program BPJS gratis dapat berjalan maksimal tanpa hambatan, sehingga masyarakat kurang mampu tidak lagi harus memikirkan biaya berobat saat sakit. Ia menekankan bahwa program ini harus benar-benar diprioritaskan untuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.

“Masyarakat tidak boleh terbebani oleh masalah teknis atau administrasi. BPJS gratis ini adalah wujud kepedulian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, jadi harus dioptimalkan,” tambahnya.

Rifai juga mendorong Pemkab Berau untuk belajar dari daerah lain yang telah berhasil mengelola program BPJS gratis dengan lebih baik. Ia menegaskan bahwa Pemkab harus memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mencakup seluruh kebutuhan masyarakat kurang mampu.

“Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, program ini bisa berjalan maksimal. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan masih harus menunggu atau terbebani oleh biaya tambahan,” tutup Rifai.

[TOS | ADV DPRD BERAU]