Kukar

Ahmad Yani Dukung Masyarakat Desa Sumber Sari Hentikan Aktivitas Diduga Tambang Ilegal

Kaltimtoday.co, Tenggarong – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dapil Loa Kulu-Loa Janan, Ahmad Yani sangat keberatan adanya aktivitas diduga tambang ilegal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu pada Kamis (7/10/2021) lalu.

Pihaknya pun mendukung sekali dengan berani masyarakat menolak bahkan menghentikan aktivitas yang merugikan tersebut. Sendari dulu, penambangan yang resmi saja tidak boleh masuk di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Kemudian, peraturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga tidak ada.

Baca juga:  DPRD Berau Angkat Agus Tantomo Jadi Bupati

“Karena itu desa wisata mestinya dipelihara karena pertaniannya bagus. Dari dulu penambang yang resmi tidak boleh masuk,” kata Ahmad Yani saat dihubungi awak media.

Penambangan ucap Yani, tentu akan merusak ekosistem yang ada, apalagi mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani pasti akan berdampak pada pertanian. Disisi lain, akan mengundang bencana alam seperti lonsor dan banjir, ujung-ujungnya masyarakat setempat yang dirugikan.

Ini menjadi catatan agar kedepan harus lebih proteksi lagi supaya tidak ada yang nambang. Dari sisi perizinan maupun tata ruang memang tidak ada, karena memang dijaga untuk wilayah pertanian dan pariwisata. Ia pun geram dengan oknum yang tak bertanggung jawab tersebut. Yani meminta pihak kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini hingga selesai.

Lokasi pengupasan lahan di diduga tambang ilegal di Desa Sumber Sari di kawasan wisata air terjun. (Supri/Kaltimtoday.co)

“Itu tanggung jawab penegak hukum, saya sebagai dapil dari sana keberatan. Jadi wajar aja warga melakukan aksi penolakan dan menghentikan aktivitas tersebut,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Kukar harus betul-betul mengawasi hal semacam ini, ketika ada yang aktivitas pengupasan lahan di Desa Sumber Sari itu melanggar izin apalagi tanpa izin. Peran masyarakat juga sangat diperlukan, karena sebagai garda terdepan dalam memproteksi dini dan juga pemerintah desa dan kecamatan.

“Minimal ditindaklanjuti di tingkat Pemdes dan Kecamatan, kalau tidak mampu kami akan undang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait,” pungkasnya.

Baca juga:  Hamdan Sebut Pemekaran Kecamatan di Kukar Dapat Tingkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Diwartakan sebelumnya, Ketua 09 Legimin menuturkan, Desa Sumber Sari sudah di SK kan oleh Bupati sebagai desa wisata pertanian lantaran mayoritas masyarakatnya petani. Kemudian dicanangkan sebagai kampung tangguh bahkan juara satu kampung tangguh dari Polda Kaltim. Dengan adanya penambangan, semua masyarakat sepakat menolak.

“Semua masyarakat kami sepakat menolak, jadi tidak ada satupun yang mengizinkan pertambanga disini,” tutupnya.

[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close