Kutim

Anggaran Belanja BPKAD Membengkak, DPRD Kutim Pertanyakan Peruntukan

Kaltimtoday.co, Sangatta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) menemukan kejanggalan laporan yang disampaikan dalam rapat evaluasi Pansus LKPJ Bupati Kutim Tahun anggaran 2020 dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ketua Pansus Faizal Rachman, menyebutkan Tim pansus kembali menyoroti laporan yang disajikan. Pasalnya, dalam laporan terjadi peningkatan anggaran di BPKAD Kutim pada 2020 lalu dari Rp28 miliar (APBD Murni), menjadi Rp41 miliar (APBD Perubahan).

Baca juga:  Satu Lagi RS Layani Peserta JKN di Wilayah Perifer

Padahal di APBD-Perubahan tahun lalu Pemkab Kutim justru melakukan rasionalisasi anggaran secara besar-besaran sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).

“Ini yang menjadi pertanyaan dilaporan kami menemukan belanja pegawai mengalami kenaikan padahal jelas saat itu terjadi rasionalisasi, kami selalu minta kalau untuk belanja ke masyarakat janganlah dipotong. Dan kasus ini kami tanyakan tadi, tapi mereka belum bisa menjawab,” tegas Faizal Rachman saat ditemui awak media.

Untuk itu, karena belum ada jawaban dan kepastian dari BPKAD Kutim, akhirnya pihaknya kembali menunda rapat dan mengagendakan kembali pelaksanaan rapat di lain waktu.

“Tadikan harusnya dua OPD yang hadir, BPKAD dan Sekretariat Daerah. Cuman karena Sekretariat Daerah hanya Sekda yang hadir akhirnya rapat ditunda kembali,” Jelasnya

Baca juga:  Proyek Multiyears Tuntas Dikerjakan, Sayid Anjas Apresiasi Kerja Kontraktor Lokal

Lebih Lanjut Faizal mengaku, jika sejak dulu dirinya selalu menyampaikan ke Pemerintah, jika bisa Pembahasan APBD dibahas sampai ke lampiran ke 3. Karena ketika APBD sudah disahkan maka otomatis akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

“Kamikan biasanya hanya fokus membahas global pendapatan dan pengeluaran. Tapi rincian ketiganya kita tidak pernah plototin, makanya tadi begitu kita lihat satu-satu APBD-nya ya begitu kok ini malah naik, sementara yang naik belanja pegawai. Bahkan dalam laporan LKPJ dari Rp41 miliar itu, terealisasi 99 persen. Ini OPD lain melakukan rasionalisasi tapi BPKAD justru mengalami kenaikan,” pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close