Advertorial
APBD Kukar 2025 Diprediksi Bakal Turun: Infrastruktur, Pendidikan, dan Fasilitas Umum Tetap Jadi Prioritas
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 diprediksi mengalami penurunan signifikan. Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kukar pada Selasa (16/7/2024).
Sidang Paripurna tentang rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 dipimpin Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid. Laporan disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Berdasarkan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, pendapatan daerah Kukar diproyeksikan mencapai Rp7,31 triliun. Angka ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,09 triliun dan pendapatan transfer Rp6,21 triliun.
“Kemungkinan APBD 2025 ada penurunan menjadi Rp 7,31 triliun. Kita berdoa, kan masih berproses, mudah-mudahan ada anggaran tambahan lagi sehingga bisa meningkatkan APBD kita,” kata Rasid.
Laporan tersebut nantinya ditindaklanjuti dan dibahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar, untuk memaksimalkan kegiatan prioritas.
Menurutnya, ada sejumlah kegiatan yang menjadi atensi pada tahun 2025 mendatang. Di antaranya, pembangunan Pasar Tangga Arung, Jembatan Sebulu, infrastruktur jalan di Desa Jongkang, jalan di Kecamatan Anggana dan Tabang.
“Mudah-mudahan dengan APBD yang ada ini bisa membuat pembangunan di Kukar bisa berjalan maksimal, terutama infrastruktur, pendidikan dan fasilitas umum lainnya,” tandasnya.
[RWT | ADV DPRD KUKAR]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Masuk Daftar Hitam KLH, 23 Perusahaan Penerima PROPER Merah Dipanggil DPRD Kukar
- Sidak Pasar Tangga Arung Square, Ketua DPRD Kukar Minta Pintu Masuk Dibuka Semua dan Parkir Gratis
- Jaspel Nakes Tak Lagi Diberi, Komisi IV DPRD Kukar Dorong Kenaikan TPP
- Perusahaan Tak Patuhi UMSK, DPRD Kukar Minta Pemkab Evaluasi
- Guru Ngaji di Kukar Diduga Lecehkan Murid, DPRD Dorong Perlindungan Maksimal Korban









