PPU

Bela AGM Soal Pembangunan Rumah Jabatan, KNPI PPU Sebut Pernyataan FORMAPPI Tak Berdasar

Kaltimtoday.co, Penajam – DPD KNPI PPU mengecam pernyataan Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus, terkait Rumah Jabatan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud. Tanggapan itu disampaikan setelah Lucius Karus menyampaikan tudingan tidak berdasar yang disampaikan dalam siaran berita Metro TV pada 24 Agustus 2021.

Dalam acara Prime Talks di Metro TV yang menghadirkan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan Ombudsman RI tersebut, Lucius Karus menyebut AGM tamak. Kemudian DPRD PPU tidak fungsional. Lucius Karius bahkan menyebut, anggaran pembangunan rumah jabatan bupati PPU aneh atau tidak rasional.

Baca juga:  Potensinya Menjanjikan, Produksi Jagung di PPU Perlu Ditingkatkan

Terkait pernyataan itu, Ketua KNPI PPU Sulthan angkat bicara. Sulthan mengecam ketua FORMAPPI tersebut karena dianggap kurang beretika.

“Lucius menuding tanpa disertai referensi data maupun fakta, hal tersebut berbahaya. Terlebih dia berani memberi tudingan bupati tamak, DPRD tidak fungsional, dan anggaran pembangunan rumah jabatan aneh,” kata Sulthan.

Baca juga:  Surodal Tegaskan P-RPJMD 2018-2023 PPU Harus Sesuai Visi-Misi Kepala Daerah

“Semua bisa melihat, sepanjang Lucius berbicara, tidak satu pun bukti atau data yang dia tunjukkan sebagai referensi pendukung pernyataannya. Saya kira ini ilmu moral dasar, tidak boleh menuduh tanpa bukti dan tidak ada rumusnya, tuduhan diberikan berdasarkan asumsi saja. Ini lebih terkesan penggiringan opini dan tendensius,” tambahnya.

Selain itu, Sulthan juga mempertanyakan diksi ‘tamak’ yang digunakan oleh Lucius Karus dalam pernyataannya tersebut. Sulthan menilai, Lucius tidak memahami substansi rumah jabatan tersebut yang merupakan aset pemerintah daerah, bukan milik pribadi atau pemimpin yang sedang berkuasa.

Baca juga:  Hari Ini, Sepuluh Pejabat Publik di PPU Ikuti Kick Off Vaksinasi Covid-19

“Seolah Lucius ini tidak paham bahwa rumah jabatan tersebut merupakan aset pemerintah daerah, bukan milik pemimpin yang sedang berkuasa, Abdul Gafur Mas’ud. Belum lagi jika hitung sisa masa periode kepemimpinan AGM kemudian dikaitkan dengan rumah jabatan yang belum bisa ditempati itu,” ujarnya.

Menurut Sulthan, pemerintah tidak bisa serta merta disalahkan ketika membangun rumah jabatan dengan anggaran mencapai Rp 34 miliar. Hal tersebut bisa dilihat dari pasang surut kasus Covid-19 sejak awal hingga hari ini.

Baca juga:  Dinsos PPU Harap Ada Rumah Penampungan untuk ODGJ

“Jangankan pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat, pakar, hingga organisasi kesehatan dunia sekelas WHO pun berkali-kali merevisi ramalannya terkait dengan Covid-19. Bahkan kasus Covid-19 sempat melandai dan cenderung menurun. Di PPU sempat menyentuh zona hijau. Sayangnya, beberapa waktu lalu kembali naik,” tutupnya.

[ALF | TOS]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker