Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Infrastruktur pendukung pemadaman, khususnya jaringan hidran, dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran dengan dampak luas di masa mendatang.

Anggota Komisi IV DPRD Kukar dari daerah pemilihan (Dapil) Tenggarong, Fatlon Nisa mengatakan, pembangunan hidran sebelumnya telah menjadi salah satu aspirasi yang didorongnya.

Hal tersebut kembali disampaikannya kepada Ketua DPRD Kukar setelah melihat dampak kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Melayu, Rabu (7/10/2026).

“Kami tentu prihatin dengan musibah yang terjadi ini,” kata Fatlon.

Menurutnya, kebakaran di kawasan permukiman padat memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, keberadaan infrastruktur penunjang pemadaman perlu dipastikan dapat berfungsi secara maksimal.

Fatlon menjelaskan, unit hidran di kawasan tersebut sebenarnya sudah dibangun. Namun, pemanfaatannya dinilai belum maksimal karena jaringan pendukung belum tersedia.

“Hidran tersebut sebenarnya sudah kita bangun, tetapi mungkin belum maksimal karena jaringan pendukungnya belum tersedia,” katanya.

Dengan kondisi anggaran saat ini, Fatlon berharap pembangunan jaringan pendukung hidran dapat kembali didorong dalam pembahasan program 2027.

Menurutnya, penyelesaian jaringan tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak apabila terjadi kebakaran di kawasan padat penduduk.

“Mudah-mudahan pada 2027 nanti kita bisa kembali mendorong pembangunan jaringan hidran tersebut. Setidaknya, kita bisa melakukan langkah antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tuturnya.

Pembangunan jaringan pendukung hidran ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027. Sebab, unit atau rumah hidran sudah tersedia dan tinggal dilengkapi dengan jaringan pendukungnya.

“Karena itu, pada 2027 nanti. Saya sudah berbicara dengan Pak Ketua DPRD untuk mendorong pembangunan jaringan pendukung hidran,” tambahnya.

Fatlon menjelaskan, rencana tersebut sebelumnya juga telah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Sebelumnya, hal ini juga sudah menjadi hasil komunikasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) kami dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]