Kaltimtoday.co, PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU berencana memanggil pihak Pertamina. Pemanggilan dengan agenda rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, untuk menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk petani.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi mengatakan, sejak pemberlakuan kenaikan BBM pada awal September lalu, para petani kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Padahal, untuk nelayan diberikan kuota tambahan BBM bersubsidi.

“Untuk masalah nelayan, itu sudah dapat semua. Jadi mereka minta ke Pertamina, diberikan penambahan kuota BBM untuk nelayan,” kata Wakidi, Sabtu (12/11/22).

Menurut Wakidi, pihak Pertamina seharusnya juga memberikan tambahan kuota bagi petani. Kebutuhan petani dalam memperoleh BBM bersubsidi cukup tinggi. Para petani memerlukan BBM subsidi untuk menggerakkan alat-alat pertanian, seperti traktor hingga mesin pompa air.

Selain membutuhkan tambahan kuota BBM bersubsidi, Wakidi menjelaskan, para petani juga mengaku kesulitan dalam memperoleh bahan bakar. Apalagi jika membeli di SPBU harus mengantri dengan kendaraan niaga.

“Itu harus disamakan dengan para nelayan, masa perikanan dapat, kok pertanian nda dapat,” terangnya.

Dijelaskan Wakidi, tanpa BBM bersubsidi para petani akan kesulitan menjalankan usaha bertaninya. Mengingat, sebagian besar alat pertanian sudah menggunakan mesin yang memerlukan bahan bakar.

Oleh sebab itu, pihaknya perlu memanggil Pertamina untuk meminta kejelasan terkait pasokan kebutuhan bahan bakar bagi petani.

“Bulan ini kita buatkan jadwal untuk pertemuan terkait itu. RDP dengan beberapa pihak,” tandasnya.

[YUD | RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.