Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan progres. Dari total 237 unit yang direncanakan berdiri di berbagai desa dan kelurahan, sebanyak 84 gerai kini telah memasuki tahap pembangunan dengan persentase yang bervariasi.

Program pembangunan gerai koperasi ini merupakan kerja sama Kementerian Koperasi dengan PT Agrinas yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Di Kukar sendiri, sejumlah gerai bahkan sudah mendekati tahap penyelesaian.

“Untuk Kukar ada 237 unit yang direncanakan. Saat ini progresnya sudah 84 unit. Ada yang 20 persen, 40 persen, bahkan sudah 90 sampai 95 persen seperti di Desa Panca Jaya, Muara Kaman,” kata Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Diskop-UKM Kukar, Endri Rosandi.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat menargetkan seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih dapat terbangun tahun ini. Namun, kondisi wilayah Kukar yang luas dan memiliki karakter geografis berbeda dengan Pulau Jawa menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Menurut Endri, desain bangunan tahap pertama yang disiapkan pemerintah pusat melalui kerja sama dengan PT Agrinas memiliki konsep seragam, yakni konstruksi beton yang diterapkan secara nasional.

Sementara itu, di sejumlah wilayah Kukar seperti Muara Wis dan Muara Muntai, kondisi tanah dan lingkungan tidak memungkinkan penggunaan konstruksi beton secara menyeluruh.

“Kalau dibangun seperti beton kan tidak mungkin, nah itu kemungkinan masuk tahapan kedua, menyesuaikan dengan kondisi wilayah,” sambungnya.

Untuk tahap selanjutnya, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait penyesuaian desain bangunan dengan kondisi geografis daerah.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah penyiapan lahan untuk pembangunan gerai. Pemkab Kukar diminta memastikan lokasi yang disediakan benar-benar strategis dan mudah diakses masyarakat.

Penentuan lahan menjadi tantangan tersendiri. Selain harus berada di titik strategis, beberapa lokasi yang potensial juga berada di kawasan milik BUMN atau memiliki status tertentu sehingga memerlukan koordinasi lintas instansi.

“Yang dicari adalah wilayah yang strategis. Jangan sampai gerai dibangun jauh dari pemukiman atau di lokasi yang sulit dijangkau masyarakat. Itu yang harus kami pastikan,” tutupnya.

[RWT]