Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim menyoroti soal kesiapan lahan gerai koperasi desa (kopdes) merah putih di Kaltim. Menurutnya, pelaporan desa melalui Sistem Informasi Kios Logistik Desa (Siskildes) dan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa juga masih sangat minim.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut bahwa validitas data menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan gerai.

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan langsung kepada para pedagang untuk memastikan kesiapan lahan. Namun optimalisasi Siskildes belum berjalan sebagaimana mestinya. 

“Kami sudah mulai melakukan pendataan ke masing-masing pedagang agar sistem Siskildes bisa dimaksimalkan. Kami berharap desa-desa juga memperbarui pelaporan melalui sistem,” kata Puguh.

Baru sekitar 20 - 30 persen desa yang mengunggah data ke sistem. Namun, data tersebut masih belum selaras dengan yang tercatat di SIM Kokdes. Kondisi ini membuat proses sinkronisasi terhambat. 

“Koperasi sudah meng-input, tetapi desa belum melaporkan melalui SIM kopdes. Itu yang menjadi PR kami tahun ini. Secara total, semua desa sebanyak 1.037 desa harus melakukan pelaporan di sistem,” bebernya.

Ia menekankan, penyelarasan data bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kesiapan pembangunan gerai Kokdes di setiap desa. Tanpa pelaporan yang lengkap, proses verifikasi lapangan dan penentuan lokasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

Di sisi lain, pembangunan fisik gerai Kopdes terus berjalan. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Agrinas salah satu badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk membangun jaringan gerai desa. 

“Progresnya sudah berjalan di beberapa lokasi tahap pertama dan dilaporkan secara periodik dua kali seminggu,” jelasnya.

Sebagai informasi, DPMPD menargetkan seluruh desa dapat memperbaiki pelaporan sebelum periode evaluasi berikutnya. Puguh menegaskan bahwa konsistensi desa dalam memperbarui data menjadi kunci keberhasilan program kopdes sebagai pusat layanan ekonomi dan logistik desa. 

[RWT]