Bontang

Dewan Bontang Sesalkan Pemerintah Lambat Respon DAK dari Pemerintah Pusat

Kaltim Today
18 Juni 2021 20:31
Dewan Bontang Sesalkan Pemerintah Lambat Respon DAK dari Pemerintah Pusat
KotaKu di Berbas Pantai, pengembangan wisata Bontang Kuala.

Kaltimtoday.co, Bontang – Legislator kembali menyayangkan sikap pemerintah yang kurang tanggap perihal adanya dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Seperti halnya anggaran untuk mempercantik Kampung Selambai yang merupakan lanjutan dari pekerjaan di 2020 lalu. Hingga saat ini belum masuk proses tender, padahal tahun anggaran sudah berjalan di triwulan kedua dan hampir memasuki triwulan ketiga.

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal meminta perhatian teman-teman di pemerintahan, terutama dinas terkait yang ketempatan DAK dari pusat. Mengingat anggaran yang sudah di depan mata senilai Rp30 miliaran untuk mempercantik kota, khususnya pesisir belum masuk tender atau pelelangan.

“Sepertinya teman-teman di pemerintahan seakan-akan ingin melepaskan anggaran ini, dibuktikan dengan belum masuknya anggaran terebut di ULP,” ujar Faisal.

Faial menyayangkan lantaran anggaran tersebut memiliki batas waktu hingga 21 Juli 2021. Jika belum ditender dan belum ada pemenangnya, maka anggaran DAK tersebut akan hangus.

“Dampak buruk lainnya, tahun depan Bontang tidak bisa dapat anggaran DAK dari puat lagi. Sungguh sangat disayangkan dengan anggaran sebesar ini pemerintah tidak menyambutnya dengan baik,” ungkapnya.

Politikus Nasdem itupun merincikan kegiatan anggaran DAK untuk Bontang di pesisir Selambai Loktuan, yakni untuk pembuatan rehab jembatan ulin Rp16,5 miliar, di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang.

Terdapat anggaran senilai Rp2,8 miliar untuk pembuatan IPAL yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bontang. Serta terdapat anggaran senilai Rp10 miliar untuk bedah rumah di Dinas PUPRK.

Faisal pun berdoa semoga Allah membukakan mata hati para pihak di pemerintahan. Mengingat anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun kota tanpa menggunakan APBD Bontang.

Selain itu, masih ada kegiatan lain yang diharapkan dari anggaran pusat. Seperti KotaKu di Berbas Pantai, pengembangan wisata Bontang Kuala.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]



Berita Lainnya