Kaltimtoday.co, Samarinda - Sejak kenaikan BBM, membuat pemerintah daerah turut dilibatkan dalam penanganan inflasi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022  tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Menindaklanjuti hal ini, Pemkot Samarinda telah menyisihkan dua persen dana transfer umum (DTU) pemerintah pusat. Setelah dihitung, sedikitnya ada Rp 16,5 miliar teranggarkan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) terhadap masyarakat. Ada beberapa kategori yang akan mendapat bansos, dengan totalnya 28.055 orang.

Menanggapi hal ini Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting mengatakan, pihaknya tentu mendukung, keputusan Pemkot Samarinda. Sebab hal itu memang menjadi perintah langsung dari pusat.

“Kalau dilihat-lihat APBD mungkin tidak akan cukup, karena ada juga janji politik yang harus ditepati melalui probebaya. Tapi ini sifatnya instruksi vertikal jadi harus diikuti “ ungkapnya.

Pasalnya, dia mengingatkan, dalam APBD Perubahan ini, anggaran khusus probebaya disisihkan sekutar Rp 50,4 miliar, untuk 2002 RT. Atas hal ini, Politikus Partai Demokrat ini pun meminta agar pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Sehingga anggaran yang disisihkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang tergolong miskin dan terdampak kenaikan BBM.

“Karena misalnya bantuan itu Rp 600 ribu, bagi UMKM atau untuk bantuan sekolah, itu tidak ada apa-apanya. Sebentar akan habis, karena kenaikan BBM akan berdampak ke hal yang lain. Sehingga pelan-pelan semua akan naik,” tutupnya.

[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.