Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Praktisi Pendidikan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan mengadakan program Peduli Pendidikan 1708, bertepatan dengan momen peringatan HUT RI ke-75 tahun 2020.

Gagasan ini menindaklanjuti sebagian keluhan atau kendala yang dialami para orangtua siswa, utamanya dalam melakukan pembelajaran daring di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

Pasalnya masih banyak orangtua yang mengeluh tak memiliki laptop atau gawai Android maupun keterbatasan gawai yang mesti digunakan anak-anaknya dalam satu waktu. Mencoba memberi solusi, Disdikbud Balikpapan pun mengajak masyarakat maupun perusahaan yang mampu untuk turut mendonasikan laptop atau gawainya yang sudah tak terpakai. (Sumber: Tribun Kaltim)

Tak hanya itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil menggalang donasi pembelian telepon seluler. Telepon pintar itu lantas diberikan kepada siswa yang tidak mampu agar mereka bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini. (Sumber: Laman Koran Tempo 29/7/20)

Melihat realita ini memang patut diapresiasi. Ini merupakan bagian dari kebaikan yang bisa dilakukan untuk memberi respon langsung dari persoalan yang ada. Tapi tentu akan menimbulkan pertanyaan baru, mengapa negara tidak mampu penuhi kebutuhan fasilitas pendidikan bagi masyarakat? Padahal, di tengah pandemi seperti ini gawai menjadi kebutuhan dalam pendidikan.

Gambaran negara yang cenderung abai terhadap keluhan masyarakat ini tampak jelas sekali. Inilah potret negara yang ada dalam sistem kapitalisme. Sistem yang berorientasikan keuntungan sebesar-besarnya menjadikan kepentingan para kapitalis adalah utama. Rakyat dalam sistem kapitalisme hanya menjadi tumbal keserakahan para pemimpin yang berselingkuh dengan kapitalis. Kebutuhan masyarakat dipinggirkan dan kepentingan para pemilik modal diutamakan.

Kemudian, dengan sistem kapitalisme yang liberal ini juga mengukuhkan kebebasan memiliki. Termasuk, kebebasan dalam menguasai kekayaan alam negeri. Kekayaan di Indonesia yang berlimpah ruah pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat, sebab itu dikuasai segelintir orang saja. Padahal, kekayaan alam tersebut apabila dikelola dengan benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga menyejahterakan, termasuk dalam bidang pendidikan.

Pada hakikatnya, negara ini terbukti salah asas dan salah urus. Pertama dari segi asas yang memang bathil yakni sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Kehidupan justru diatur dengan hukum jahiliyyah buatan manusia. Sementara agama dikerdilkan hanya urusan ritual saja. Menjadikan urusan masyarakat tidak pakai aturan tuhan hanya berujung pada kesengsaraan, termasuk ketidakmampuan membeli gawai padahal sebuah kebutuhan.

 

View this post on Instagram

 

Mahasiswa dari @unmul menyuarakan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja dalam momentum Hari Kemerdekaan Indonesia di DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (17/8/2020). Dalam aksinya, mahasiswa meminta legislator baik di DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, menyuarakan aspirasi yang sama, menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co #kaltim #mahasiswa #samarinda #omnibuslawciptalapangankerja

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Aug 16, 2020 at 9:30pm PDT

Dan yang kedua adalah salah urus. Ini berkaitan dengan pemimpin yang memerintah negeri ini. Potret pemimpin yang hanya bagus dalam kancah pencitraan tapi minus pengurusan bagi kehidupan masyarakat. Masalah masyarakat tidak segera diselesaikan, justru ‘dioper’ ke pihak ketiga yakni swasta untuk menyelesaikannya. Padahal, ketika urusan diberikan pada swasta pasti hanya bertujuan mencari keuntungan pundi-pundi saja.

Seharusnya kondisi ini bisa kita sadari. Bahwa dengan adanya donasi gawai akan tetap melanggengkan sistem kapitalisme ini dan juga membuat negara semakin abai terhadap tanggung jawabnya. Meski bisa menjadi obat untuk ‘sakit’ yang diderita umat tapi hanya berlangsung sementara. Dan ini tidak akan menuntaskan persoalan, nantinya akan muncul masalah baru kembali. Apakah kita masih rela dengan kondisi seperti ini?

Sebagai muslim, ketika kita beriman pada Allah maka kita juga harus yakin bahwa Allah pasti memberikan aturan juga untuk manusia. Islam sebagai sebuah aturan yang telah diberikan oleh Allah, adalah aturan yang komprehensif mengatur hidup manusia. Di dalam al qur’an pun Allah telah berfirman, “Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” TQS. An-Nahl: 89.

Dan menjadi muslim tidak cukup hanya sekedar beriman dan meyakini, tapi mesti taat pada aturan Allah secara keseluruhan. Kita mesti ridho dengan apa yang Allah tetapkan termasuk hukum syara’ yang diberikan. Sungguh, aturan Allah adalah aturan terbaik karna Allah adalah al khaliq, menciptakan segala sesuatu dan mengetahui yang terbaik bagi ciptaannya.

Dalam islam telah diatur secara lengkap termasuk soal pendidikan. Islam memandang pendidikan adalah kebutuhan yang menjadi tugas negara untuk memenuhinya. Negara mesti menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat, bahkan hingga gratis. Pendidikan adalah hal penting untuk mencetak generasi yang bersyakhsiyyah islam dan juga siap untuk membangun peradaban islam dengan keilmuan yang dimiliki. Melalui pendidikan, maka akan lahir individu-individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga shalih karna ketaatannya kepada Allah.

Bagaimana caranya agar pendidikan bisa terjangkau bahkan gratis? Caranya adalah dengan menjalankan keseluruhan sistem yang ada. Termasuk aspek politik hingga ekonomi Negara yang berasaskan islam. Berbicara tentang politik berarti tentang mengoptimalkan peran Negara sebagai pengurus bagi rakyat. Negara menjadi institusi pertama yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Negara menjadi pihak yang terdepan memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun masyarakat boleh berbuat amal shalih seperti donasi atau kegiatan sosial lainnya.

Lalu, juga terkait aspek ekonomi. Bahwa sistem ekonomi islam memiliki mekanisme pemasukan harta dan distribusi yang benar dan terbukti mewujudkan keadilan. Karna pendidikan dipandang sebagai sebuah kebutuhan, maka dana untuk pendidikan itu sendiri telah disiapkan oleh negara. Baitul mal sebagai institusi pengelola keuangan menjadikan anggaran pendidikan sifatnya mutlak. Sekalipun terjadi kekosongan dalam baitul mal, maka negara boleh menarik pajak atau bahkan meminjam harta dari kalangan orang-orang yang kaya. Dan pemasukan baitul mal ini didapatkan dari pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam.

Dengan adanya penerapan islam yang sempurna, mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan baik bahkan bisa sejahtera. Pemberian gawai untuk generasi di tengah pandemi pasti menjadi suatu hal yang mudah karna syariat islam mampu mengatasinya. Sungguh kita merindukan model negara dan potret pemimpin sebagaimana di masa peradaban islam. Saat islam kaffah diterapkan sempurna dalam negara khilafah , sebuah institusi negara yang jelas menerapkan islam dengan kaffah. Wallahu’alam bish shawab.(*)

*) Opini penulis ini adalah tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co