Kaltimtoday.co, Samarinda- Menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021, pihak legislatif gencar melakukan pertemuan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Salah satu agenda yang ditargetkan rampung oleh para anggota legislator tersebut adalah membahas capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari masing-masing OPD.

Komisi II DPRD Samarinda yang membidangi ekonomi dan keuangan menggelar rapat bersama Badan Pertahanan Nasional (BPN). Koordinator Komisi II, Subandi mengatakan, rapat yang dilakukan tidak hanya laporan pencapaian namun juga membicarakan kendala yang dihadapi OPD.

"Salah satu yang kita bahasa adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digarap oleh BPN. Dari penjelasan mereka, banyak permasalahan yang ditemukan di lapangan," ungkap Subandi.

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berasal dari biaya pengurusan tanah secara pribadi atau korporasi dan pengalihan nama dinilai berpotensi mendongkrak PAD jika pihak OPD terkait bekerja maksimal untuk memungut biaya di sektor tersebut.

Diketahui bahwa BPHTB biasanya tediri dari pemindahan hak sunting, jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli pada lelang, pelaksanaan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah.

"Kami harap di sektor itu yang dapat memberikan sumbangsihnya terhadap PAD ini. Sehingga proses pembangunan prioritas dapat dijalankan pada anggaran-anggaran perubahan maupun murni. Kita terus menggenjot pihak OPD terkait agar berkontribusi menaikan PAD," harap Subandi.

[SDH | ADV]