Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengkritik sejumlah proyek pembangunan besar di Kota Samarinda yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal maupun perputaran ekonomi daerah.

Menurutnya, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda mencapai sekitar Rp5,1 triliun dan pembangunan infrastruktur terus berjalan, angka pengangguran di kota tersebut masih tergolong tinggi.

“Program pembangunan pemerintah cukup banyak, seperti pembangunan terowongan dan proyek-proyek lainnya. Tapi dalam serapan tenaga kerja, masyarakat kita belum terlalu terlibat,” ujarnya.

Anhar menilai banyak proyek strategis justru lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari luar daerah, termasuk dalam pengadaan material dan transaksi pembangunan.

Ia mencontohkan proyek pembangunan terowongan di Samarinda yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, sebagian besar uang proyek tersebut tidak berputar di ekonomi lokal karena tenaga kerja maupun material didatangkan dari luar Kalimantan Timur.

“Kalau proyek tunnel itu dibangun misalnya Rp400 miliar, mungkin hampir 80 persen uangnya tidak berputar di Samarinda. Tenaga kerjanya dari luar, materialnya juga dibeli dari Surabaya atau Jakarta,” katanya.

Kondisi itu, lanjut Anhar, membuat dampak pembangunan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat menjadi kurang terasa. Ia membandingkan kondisi Samarinda dengan Balikpapan yang dinilai memiliki tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat lebih tinggi.

Menurutnya, pendapatan per kapita masyarakat Samarinda masih berada di kisaran Rp6 juta hingga Rp7 juta per bulan, sedangkan Balikpapan sudah mencapai sekitar Rp16 juta hingga Rp17 juta per bulan.

Anhar menegaskan, pembangunan seharusnya tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga harus mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan produk daerah.

“Artinya uang pembangunan itu harus bisa berputar di daerah sendiri dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.  

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]