Advertorial
Empat Nama Unsur Pimpinan DPRD Kukar Diusulkan, Junaidi dari PDIP Bakal Jadi Ketua Definitif

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2024-2029 segera memiliki unsur pimpinan definitif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna pembacaan usulan nama-nama pimpinan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar pada Jumat (11/10/2024).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Farida, dengan didampingi oleh Wakil Ketua Sementara Herry Asdar dan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
Empat nama telah diusulkan berdasarkan komposisi partai di DPRD Kukar. Junaidi dari Fraksi PDI Perjuangan diusulkan sebagai Ketua DPRD, mengingat PDI Perjuangan menjadi pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Kukar dengan perolehan 16 kursi.
Kemudian, Abdul Rasid dari Partai Golkar, yang mengantongi sembilan kursi, diusulkan menjadi Wakil Ketua I. Jabatan Wakil Ketua II diisi oleh Junadi dari Partai Gerindra yang memiliki enam kursi. Sementara Aini Faridah dari PAN dengan empat kursi diusulkan sebagai Wakil Ketua III.
“Hari ini, nama-nama yang diusulkan sebagai pimpinan definitif DPRD Kukar telah kita bacakan bersama,” kata Farida.
Lebih lanjut, Farida menyebut bahwa nama-nama tersebut akan diajukan oleh Bupati Kukar kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendapatkan persetujuan dan pelantikan. Pelantikan diproyeksikan akan dilaksanakan pekan depan, meskipun jadwal pastinya masih menunggu keluarnya surat keputusan dari Gubernur.
"Jika surat dari Gubernur Kaltim cepat keluar, pelantikan bisa dilakukan lebih awal. Target kami adalah pelantikan dalam sepekan ini, agar proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bisa segera dilakukan," tandasnya.
[SUP|ADV DPRD KUKAR]
Related Posts
- Wakil Ketua DPRD Kukar Harap HUT ke-243 Jadi Momentum Perkuat Identitas Budaya Tenggarong
- DPRD Kukar Bahas Raperda RPJMD 2025-2029, Disetujui Jadi Acuan Pembangunan Lima Tahun Mendatang
- Mahasiswa Temui Ketua DPRD Kukar, Pertanyakan Anggaran Beasiswa di APBD-P 2025
- APBD-P Mendekati Tenggat Waktu, DPRD Kukar Kebut Pengesahan dan Fokuskan Belanja untuk Masyarakat
- Aliansi Kukar Menggugat Jalani Aksi dengan Kondusif, DPRD Kukar Teken Nota Kesepahaman 12 Tuntutan