Kaltimtoday.co, Samarinda - Fraksi PDIP menegaskan konsisten mengusung adanya hak interpelasi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor. Kendati pada Senin (9/11/2019) lalu, pimpinan DPRD Kaltim membatalkan rapat paripurna yang mestinya menjadwalkan pandangan anggota dewan terhadap usulan hak interpelasi, yang disampaikan 20 anggota DPRD Kaltim.

Terkait sikap PDIP tersebut, Ketua Fraksi PDIP Ananda Emira Moeis menyatakan, pihaknya tetap akan memperjuangkan usulan hak interpelasi.

"Fraksi PDIP konsisten. Kami akan terus perjuangkan penggunaan hak interpelasi itu, pimpinan dewan harus mengagendakan di paripurna berikutnya," tegas Ananda Emira Moeis.

Seperti diketahui, PDIP merupakan salah satu partai yang mengirimkan nama paling banyak sebagai pengusul hak interpelasi ke Isran Noor. PDIP beserta partai lainnya sepakat menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan terkait posisi Abdullah Sani sebagai sekprov Kaltim definitif yang tidak difungsikan.

Dalam situasi ini, hanya PAN dan Gerindra yang tidak mengusulkan adanya interpelasi kepada Isran Noor. Sementara PKS yang notabene merupakan pengusung Isran-Hadi di Pilgub Kaltim 2018 lalu, justru mengusulkan adanya interpelasi yang jika semakin parah bisa berujung pemakzulan kepada Isran Noor.

Lihat postingan ini di Instagram

Kemacetan di Pasar Sungai Dama semakin parah. Sementara solusi Pemkot Samarinda tidak kunjung berdampak. Anggota @dprdkotasamarinda @mr_nursobah mendesak pemkot agar segera merealisasikan jalan alternatif baru, untuk mengurai kemacetan di area tersebut. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #samarinda #kaltim #syahariejaang #dprdsamarinda

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 12 Nov 2019 jam 9:24 PST

Ananda Emira Moeis menegaskan, partainya mengusulkan hak interpelasi karena konstitusi mengatur hal tersebut. Dalam hal tidak difungsikannya Abdullah Sani sebagai Sekdaprov Kaltim, bagi PDI Perjuangan bukan soal ada unsur suka dan tidak suka terhadap figur Sekda, tapi ada hal besar menyangkut ketaatan terhadap sistim pemerintahan.

“Sudah Keppres, dilantik Mendagri juga, harus dilaksanakan. Pak Presiden itu dipilih rakyat, kalau Gubernur melawan keputusan Presiden, berarti melawan pilihan rakyat. Lagian itu aturan, Gubernur wajib melaksanakannya,” ujar Ananda Emira Moeis.

Politisi muda Partai Banteng ini mengingatkan agar tidak bermain-main dengan hak interpelasi. Beredar rumor, ada oknum-uknum anggota DPRD Kaltim menjadikan usulan hak interpelasi sebagai komoditas “bargaining” terhadap Gubernur Isran Noor.

Namun hal itu dibantah oleh Emira.

"Tidak benar itu," tegasnya.

[TOS | ADV]