Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur ingin meningkatkan hilirisasi produk perikanan. Hilirisasi di sektor perikanan ini ditujukan untuk mendorong industri terhadap ikan-ikan bernilai ekonomis, pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan terwujudnya wisata kuliner. Selain itu juga, untuk menyejahterakan para nelayan di Bumi Etam.

Adanya industrialisasi tersebut sejalan dengan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris DKP Kaltim Irhan kepada Kaltim Today belum lama ini.

Gemarikan adalah program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia mulai 2004, yang bertujuan untuk mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini karena banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada ikan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak yaitu omega 3.

Irhan mengatakan, secara angka konsumsi ikan, Kaltim mampu melampui target yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 47,5 kilogram per kapita pada 2018. Sementara target nasional adalah 45 kilogram per kapita.

"Sekarang hilirisasi bukan pengolahan lagi, tapi penguatan desain," kata Irhan.

"Trennya di Kaltim, konsumsi ikan selalu di atas rata-rata. Baik ikan laut maupun ikan tawar," tambahnya.

Orientasi pemasaran perikanan di Kaltim, lanjut Irhan, sudah beroperasi sampai ke luar daerah. Permintan ekspor produk unggulan juga sering dilakukan. Seperti udang windu, kerapu, udang putih dan lainnya.

"Komoditas perikanan itu siap di posisi depan, untuk penyelesaian masalah pangan," ucapnya.

Selain itu, untuk berkontribusi membangkitkan ekonomi daerah, DKP Kaltim fokus dalam menjalankan visi Gubernur Kaltim Isran Noor nomor dua, yakni berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

"Ekonomi kerakyatan, kan membawa dampak kesejahteraan," imbuhnya.

Diwartakan sebelumnya, Anggota TGUP3 Bidang Ekonomi Bambang I. Gunawan, usai rapat koordinasi bersama DKP Kaltim mengatakan, Pemprov Kaltim melalui TGUP3 meminta PPI menjadi sentra perikanan yang bermanfaat bagi para nelayan dan para pelaku usaha.

"Jadi nanti nelayan bisa mendaratkan hasil tangkapannya di PPI. Mereka bisa langsung memperoleh manfaat dari aspek pemasaran yang dikelola lewat PPI," sebut Bambang.

Aspek pemasaran yang dimaksud Bambang, PPI bukan hanya berfungsi sebagai melabuhkan ikan-ikan saja, tapi ada fungsi-fungsi lain seperti pengembangan usaha kuliner hingga penjualan produk-produk turunan yang diperoleh dari ikan-ikan bernilai ekonomis.

"Nah, kami perlu melakukan diversifikasi (penganekaragamaan, red) fungsi PPI bukan hanya untuk ikan saja, tapi juga kuliner. Sebagaimana yang ada di Jawa atau Jepang. Mereka pendaratan ikannya ada pasar ikan, ada pasar buah, ada restoran di sana, ada hasil-hasil olahan, kami mau seperti itu ada di PPI kita," terangnya.

Patut diketahui pula, DKP Kaltim pada 18 Desember 2018 lalu, melakukan serah terima atau pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) bidang Kelautan dan Perikanan untuk 6 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Benua Etam. Di mana sebelumnya 6 PPI tersebut dikelola atau menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun kini sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Kaltim melalui DKP.

Keenam PPI itu adalah PPI Manggar di Balikpapan, PPI Selili di Samarinda, PPI Api-Api di Penajam Paser Utara, PPI Sangatta di Kutai Timur, PPI Tanjung Limau di Kota Bontang dan PPI Sambaliung di Berau.

Berdasarkan data dari DKP Kaltim, pada tahun 2018, 6 PPI itu dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp. 2.365.801.500.

[MA | RWT | ADV]