HAVANA, Kaltimtoday.co - Pemerintah Kuba pada hari Selasa (6/1/2026) merilis nama, pangkat, dan usia dari 32 personel militer Kuba yang tewas selama penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Pemerintah Kuba juga menetapkan dua hari masa berkabung nasional.

Di antara mereka yang tewas terdapat perwira menengah mulai dari pangkat kolonel, letnan, mayor, hingga kapten, serta beberapa tentara cadangan dengan rentang usia 26 hingga 60 tahun. Para personel tersebut berasal dari Angkatan Bersenjata Revolusioner dan Kementerian Dalam Negeri, dua badan keamanan utama di Kuba. Meski merilis identitas, pemerintah tidak merinci misi spesifik mereka atau kronologi pasti kematian mereka.

Media pemerintah Kuba menerbitkan detail dan pasfoto para korban yang mengenakan seragam militer hijau zaitun. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menyatakan bahwa rakyat Kuba "siap memberikan nyawa mereka" melawan intervensi AS.

"Presiden AS menunjukkan kurangnya pemahaman tentang Kuba dan mengulangi agenda kebohongan para politisi Kuba-Amerika. Rakyat kami yang gagah berani akan mempertahankan negaranya dari agresi imperialis mana pun," tulis Rodríguez melalui akun X miliknya.

Informasi mengenai para perwira yang tewas mulai bermunculan sejak Senin (5/1/2026) malam. Luis Domínguez, pengelola situs web Represores Cubanos, meyakini salah satu yang tewas adalah Kolonel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67), mantan komandan garnisun di Punto Cero, kediaman lama Fidel Castro. Korban lainnya diperkirakan adalah Kolonel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62), yang diyakini mengawasi penjaga pantai dan perbatasan Kuba.

Sebagai sekutu ekonomi dan politik utama, Kuba dan Venezuela memiliki perjanjian kerja sama mulai dari keamanan hingga energi. Namun, sejauh mana pertukaran militer atau penasihat keamanan di antara kedua negara jarang dilaporkan secara terbuka.

Protes dan Sidang Khusus OAS

Serangan AS di Venezuela mendorong Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) untuk mengadakan pertemuan khusus pada hari Selasa (6/1/2026). Sidang tersebut sempat terganggu oleh aksi protes dari Medea Benjamin, pendiri organisasi anti-perang Code Pink. "Mayoritas orang menentang ini! Jangan sentuh Venezuela!" teriaknya sebelum dikeluarkan dari ruangan.

Duta Besar AS untuk OAS, Leandro Rizzuto, melanjutkan pidatonya dengan menyebut serangan tersebut sebagai "tindakan penegakan hukum yang ditargetkan" terhadap seorang "penjahat yang didakwa."

"Biar saya perjelas, AS tidak menginvasi Venezuela," kata Rizzuto. "Presiden Trump telah menawarkan banyak jalan keluar bagi Maduro. Ini bukan campur tangan dalam demokrasi. Ini justru menyingkirkan penghalang bagi demokrasi."

Rizzuto juga menegaskan bahwa cadangan minyak terbesar di dunia tidak boleh terus berada di bawah kendali lawan dari Belahan Bumi Barat sementara rakyat Venezuela menderita tanpa listrik dan kualitas hidup yang rendah.

Meskipun AS membela diri, perwakilan dari beberapa negara mengutuk keras serangan tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Kolombia, Mauricio Jaramillo, mengecam aksi tersebut sebagai serangan terhadap kedaulatan Venezuela. Ia menyatakan bahwa aksi militer sepihak tersebut merupakan "pelanggaran nyata terhadap hukum internasional" yang menetapkan preseden "yang sangat mengkhawatirkan."

Di luar gedung OAS, para pengunjuk rasa berkumpul dengan membawa spanduk bertuliskan, "No war on Venezuela" (Tolak perang terhadap Venezuela) dan "Arepas Not Bombs" (Arepa, Bukan Bom).

[TOS | AP]