Kaltimtoday.co - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi menegaskan bahwa keputusan mereka untuk keluar dari keanggotaan organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dan aliansi OPEC+ murni didorong oleh kepentingan ekonomi domestik.

Langkah besar ini diambil setelah melalui evaluasi mendalam terhadap arah kebijakan produksi minyak nasional serta proyeksi kapasitas energi jangka panjang negara tersebut. Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed Al Mazrouei, membantah keras adanya spekulasi politik maupun keretakan hubungan dengan negara-negara anggota lainnya.

Ia menyatakan bahwa keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab Abu Dhabi sebagai pemasok energi global yang andal serta komitmen nyata untuk tetap menjaga stabilitas pasar minyak internasional secara mandiri.

Secara historis, UEA telah menjadi pilar penting bagi OPEC sejak tahun 1967, bahkan sebelum negara federasi tersebut resmi berdiri. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Abu Dhabi agresif memperluas kapasitas produksinya demi memperkuat posisi tawar di panggung energi dunia.

Meskipun sempat menargetkan kapasitas produksi hingga 4,9 juta barel per hari, gejolak geopolitik dan gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah memaksa output minyak mereka saat ini bertahan di kisaran 1,8 juta hingga 2,1 juta barel per hari.

Pengunduran diri ini dinilai sangat signifikan oleh para pengamat industri, mengingat UEA merupakan produsen paling berpengaruh kedua setelah Arab Saudi yang memiliki cadangan kapasitas besar untuk meredam krisis pasokan global.

Sinyal mundurnya UEA dari kartel minyak ini bertepatan dengan lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh tingginya ketidakpastian keamanan di kawasan regional. Harga minyak mentah Brent melonjak di atas 3% ke level US$ 109,26 per barel, disusul minyak komoditas West Texas Intermediate (WTI) yang merangkak naik hingga lebih dari 4% ke posisi US$ 105,42 per barel.

Sebagai langkah strategis di luar OPEC, Abu Dhabi kini mempercepat pembangunan proyek infrastruktur jalur pipa minyak baru menuju pelabuhan Fujairah. Proyek strategis ini dirancang untuk mendongkrak kapasitas ekspor sekaligus memangkas ketergantungan logistik pada Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial yang belakangan ini kian rawan terhadap gangguan keamanan dan konflik militer. 

[RWT]