Daerah

Ketua DPRD Berau: Pelantikan 1.462 PPPK Jadi Solusi Kekurangan Tenaga Ahli di OPD  

Kaltim Today
23 April 2025 08:44
Ketua DPRD Berau: Pelantikan 1.462 PPPK Jadi Solusi Kekurangan Tenaga Ahli di OPD  
Momen saat Ketua DPRD Berau (tengah) berjabat tangan kepada seribuan PPPK yang baru saja dilantik. (Miko/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Berau - Sebanyak 1.462 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi dilantik pada Senin (21/4/2025). Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyebut pelantikan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan nasib pegawai honorer yang telah lama mengabdi.

Menurutnya, pelantikan dilaksanakan lebih cepat dibanding perkiraan sebelumnya yang ditunda hingga tahun depan. Dedy menekankan pegawai yang telah diambil sumpahnya dapat mengabdi secara amanah dan profesional.

"Teman-teman PPPK bisa bekerja lebih baik, disiplin dan maksimalkan pelayanan buat masyarakat," tegasnya.

Legislator dari Partai NasDem ini menambahkan, bekerja di pemerintahan bukan hal yang mudah. Tugas utama ASN dan PPPK adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan tetap menjalin koordinasi bersama pimpinan di atasnya.

Sebagaimana diketahui, pegawai yang dilantik terdiri dari tenaga guru 306 orang, tenaga kesehatan 37 orang dan pejabat teknis di organisasi perangkat daerah (OPD) 1.119 orang. Seribuan pegawai yang dilantik itu merupakan peserta yang lolos seleksi tahap satu. 

Menurut Dedet-sapaan akrabnya, khusus untuk jabatan fungsional guru tentu dapat menjadi jawaban terhadap isu kekurangan tenaga pengajar yang ada di Berau selama ini, pun termasuk tenaga kesehatan yang akan membantu tugas medis di sejumlah puskesmas di kampung-kampung.

"Mudahan-mudahan tidak ada lagi kekurangan guru dan nakes, tapi memang terkait kekurangan tenaga kerja ahli seperti itu tidak dapat dihindari karena luasan wilayah Berau yang sangat luas hingga ke pelosok-pelosok, paling tidak di daerah kampung itu yang harus dilengkapi dulu," tambahnya.

Di tengah pelantikan ribuan pegawai tersebut pula, pemerintah juga dilanda dengan efisiensi anggaran. Hal ini menurut Ketua DPRD bukan menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pelantikan di tahap berikutnya.

"Semoga cepat tahun ini juga bisa dilakukan pelantikan di tahap selanjutnya, karena dari pak Sekda juga mengatakan demikian gelombang berikutnya akan dilaksanakan tahun ini juga, jadi tahun depan tidak ada lagi PPPK," tandasnya.

[MGN | RWT]



Berita Lainnya