Bontang

Ketua DPRD Bontang Imbau Pembagian Bantuan Warga Terdampak Harus Merata

Kaltimtoday.co, Bontang – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta Pemerintah Kota Bontang memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata ke seluruh warga Bontang. Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan sosial antar masyarakat. Mengingat semua masyarakat juga terdampak wabah Covid-19.

“DPRD Bontang tidak dilibatkan dalam recofusing anggaran sesuai Perppu 1/2020. Oleh karena itu, kami meminta penganggaran untuk Covid-19 ini tepat sasaran,” jelas Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Kamis (23/4/2020).

Baca juga:  Anggota DPRD Bontang Lakukan Rapid Test, Ini Hasilnya

Selama ini, pihak DPRD tidak dilibatkan dan hanya mendapat laporan sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri. Ketua DPRD Bontang meminta semua sembako dari pemerintah jangan tebang pilih. Tapi berikan pada semua warga Bontang. Dimana, jika memang masyarakat tersebut tidak mampu maka bantuan akan diterima, sedangkan jika mereka mampu tentu mereka akan malu dan tidak akan menerimanya.

“Saat menerima hanya butuh laporan dan tidak akan menjadi temuan hukum. Jadi saya meminta benar-benar diberikan secara merata. Karena kalau tidak merata akan menimbulkan kegaduhan. Bisa-bisa ribut gara-gara sembako tidak merata,” bebernya.

Kamis ini, Andi Faiz menerima informasi bahwa, pemerintah mulai membagikan bantuan. Pemerintah pusat memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp 200 ribu, oleh karena itu yang sudah didata kelurahan tetap diberikan Rp 300 ribu dari pemerintah Bontang. Hal ini dilakukan agar besarannya sama antara yang dapat BPNT dan yang dapat dari pemerintah.

“Jadi kasihkan saja semua karena sudah ada dana penanggulangan virus Corona dari kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga:  Puisi Haru Siswa Pesisir tentang Virus Corona

Inilah waktunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bekerja dengan sungguh-sungguh memverifikasi data penerima bantuan.

“Yang BPNT ini beri saja sembako dengan nilai Rp 300 ribu, jadi besarannya sama dan tidak menimbulkan kegaduhan. Kami hanya bisa sebagai fungsi pengawasan dan tidak dilibatkan. Semoga ini bisa dijalankan pemerintah,” ungkapnya.

[RIR | RWT | ADV]

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker