Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi III DPRD Kaltim berencana melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi ibu kota negara (IKN) baru di PPU dan Kukar, pekan ini. Kegiatan itu dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan dua daerah tersebut sebagai lokasi IKN menggantikan DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Politikus Golkar ini menyebutkan, kunker untuk memastikan kesiapan dua daerah tersebut. Mulai infrastruktur, lahan, hingga legalitas tanah yang ditunjuk sebagai lokasi pasti IKN.

[irp posts="4960" name="Polling I: Siapa Pantas Memimpin Samarinda 2020?"]

“Pekan ini kami kunker ke PPU dan Kukar. Kami mau cek lokasi IKN siap atau tidak,” ungkap Hasan kepada media.

Meski begitu, dia menyebutkan, hingga saat ini belum ada kendala berarti di lapangan. PPU dan Kukar secara umum sudah sangat siap dari berbagai aspek untuk menjadi IKN. Sehingga, target pembangunan tahap awal IKN yang dimulai 2020, bisa berlanjut sesuai target hingga 2024.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Kami yakin 2020 sudah bisa berjalan. Kami kunker supaya bisa mendorong percepatan IKN,” sebut dia.

Meski begitu, menurutnya, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Seperti kepastian kepemilikan lahan. Sebab, saat ini beredar kabar jika lahan IKN dikuasai perusahaan. Bukan oleh negara.

“Perlu peraturan gubernur untuk mengatur soal IKN agar perusahaan memberikan lahannya. Sampai saat ini kan belum ada,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta. Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

"Berdasarkan riset tiga tahun," kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur."

Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, kata Jokowi, "risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor."

Kedua, "lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia."

Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km--terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.

Ketiga, kabupaten itu ada "di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda."

Keempat, kata Jokowi, "infrastruktur yang relatif lengkap."

Dan terakhir di dua tempat itu "tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 ribu hektare."

Jokowi mengatakan, setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. 2020 akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap.

Pembangunan akan dilakukan bersama swasta. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.

[TOS | ADV]