Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi IV DPRD Samarinda mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menyimpulkan kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin membaik hanya berdasarkan penurunan jumlah kasus pada 2026. DPRD menilai, angka tersebut belum tentu mencerminkan kondisi riil di masyarakat karena proses pendeteksian kasus dinilai masih belum optimal.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) masih menghadapi keterbatasan dalam melakukan skrining atau pendeteksian aktif terhadap kasus kekerasan di lapangan.

"Memang data menunjukkan adanya penurunan pada 2026. Tetapi proses skrining di lapangan juga harus diperkuat karena belum berjalan maksimal," ujarnya.

Menurut Novan, keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu faktor yang menghambat DP2PA melakukan penjangkauan langsung ke masyarakat. Akibatnya, penanganan kasus masih lebih banyak bergantung pada laporan yang diterima dibandingkan upaya deteksi dini.

"Selama ini mereka lebih banyak menerima laporan. Padahal akan lebih baik jika petugas juga bisa turun langsung untuk melakukan skrining di lapangan," katanya.

Ia juga menyoroti pemanfaatan aplikasi Sistem Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SOFA) yang telah disediakan sebagai sarana pelaporan kasus. Meski dinilai membantu, Novan menilai penggunaan aplikasi tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat.

"Aplikasi itu memang membantu, tetapi tidak semua masyarakat memahami atau mampu menggunakannya," jelasnya.

Karena itu, Komisi IV mendorong pemerintah kota memperkuat dukungan anggaran bagi DP2PA agar upaya perlindungan perempuan dan anak tidak hanya mengandalkan laporan masyarakat, tetapi juga didukung pendataan dan penjangkauan aktif.

"Kalau ingin OPD bekerja lebih maksimal, tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Dengan begitu, mereka bisa lebih aktif mendeteksi kasus dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," tegas Novan.

Menurutnya, penguatan skrining dan dukungan anggaran menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kasus kekerasan dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga korban memperoleh perlindungan dan pendampingan secara optimal. 

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]