Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: Tol Balikpapan–IKN Dibuka Fungsional Mulai 20 Desember, Gratis Selama Nataru

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Percepat Pemindahan ASN ke IKN Mulai 2026

Baca Juga: Samsun Tekankan Infrastruktur Pertanian Kukar Harus Diperkuat untuk Amankan Pasokan Pangan IKN

Baca Juga: Baharuddin Muin Dorong Peningkatan Kualitas Hidup Warga PPU di Tengah Laju Pembangunan IKN

View this post on Instagram

Baca Juga: Andalkan Padi Gogo Varietas Unggul, Otorita IKN Targetkan Hasil Panen di Lahan Kering Capai 4 Ton per Hektare

Baca Juga: Perkuat Visi Forest City, Otorita IKN Tanam 500 Pohon dan Jadikan Penghijauan Rutinitas Dua Mingguan

Baca Juga: Lambatnya Penurunan Stunting Jadi Alarm Bagi Masa Depan SDM Kaltim Menjelang IKN

Baca Juga: Investasi Rp900 Miliar, Otorita IKN Bangun PLTS 50 MW untuk Wujudkan Sustainable Forest City

Baca Juga: DPRD Kaltim Tekankan Soal Transparansi Progres Perbaikan Fender Jembatan Mahakam I

Baca Juga: Badan Bank Tanah RI Harap Unmul Jadi Mitra Akademik Strategis, Landsmart Campus Series Dorong Penguatan Tata Kelola Aset Negara di Era IKN

Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Penetapan UMP 2026 Bukan Soal Angka, Tapi Kepastian Hidup Pekerja

Baca Juga: Izin UMKM Disalahgunakan Jadi Prostitusi Terselubung, Satpol PP Kaltim: Ini Legalitas Terselubung

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]