Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: Tagar #KaburAjaDulu Viral, Darlis Pattalongi: Bukan Kesalahan Anak Muda, Pemerintah Perlu Evaluasi

Baca Juga: Respon 'Studi Kesiangan' Proyek PT KHN, JATAM Kaltim: Ancaman Serius Bagi Masyarakat Punan

Baca Juga: Prabowo Instruksikan Revisi Desain IKN, Menteri PU: Contoh dari Turki, Mesir, dan India

Baca Juga: Hotman Mau Dansa di IKN

View this post on Instagram

Baca Juga: Dari OIKN hingga Kemenpora, Ini Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Efisiensi Anggaran Terbesar

Baca Juga: Abdul Giaz Resmi PAW Gantikan Saefuddin Zuhri, Siap Beri Gebrakan Baru di DPRD Kaltim

Baca Juga: Dampak Pembangunan IKN Jadi Ancaman Kelestarian Teluk Balikpapan 

Baca Juga: Menteri PU Sebut Anggaran Pembangunan IKN Masih Diblokir, Progres Terhambat

Baca Juga: Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Berlanjut, Anggarkan Rp 48,8 Triliun hingga 2029

Baca Juga: DPRD Kaltim Sebut PAW Saefuddin Zuhri dan Seno Aji Dijadwalkan 10 Februari 2025

Baca Juga: OIKN Minta Dukungan Kementerian PU untuk Percepatan Pembangunan Jalan Tol Menuju IKN

Baca Juga: Dibangun Tahun Ini, Proyek Tol Layang Balikpapan-IKN Ditarget Rampung 2027

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]