Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: IKN Buka Sayembara Desain Pusat Kebudayaan di Lahan 33 Hektare

Baca Juga: Gaspol Tahap Dua! IKN Siap Bangun Kompleks Legislatif-Yudikatif Senilai Rp 11,6 Triliun

Baca Juga: HIPPI Kukuhkan DPD Kaltim, Dorong Pengusaha Lokal Ambil Peran di Era IKN

Baca Juga: 4.100 ASN dari 16 Kementerian Siap Pindah dan Berkantor di IKN Mulai November 2025

View this post on Instagram

Baca Juga: DPRD Kukar Dorong Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Menjelang IKN 2028

Baca Juga: Batas Wilayah IKN Disepakati, Jadi Kunci Tata Ruang dan Pelayanan Publik

Baca Juga: Gubernur Kaltim dan Otorita IKN Dorong Pembangunan Lapangan Golf Dekat Istana untuk Tarik Investor

Baca Juga: IKN Pecahkan Rekor MURI, 1.486 Warga Tanam Kopi Liberika di DAS Sanggai

Baca Juga: Rahmat Dermawan Minta Kepastian Pembangunan Kukar di Kawasan IKN

Baca Juga: Pasca Kebakaran Hunian IKN, Wagub Seno Aji Peringati Pekerja yang Merokok Sembarangan 

Baca Juga: IKN dan Dinas Perkebunan Kaltim Dorong Kopi Liberika Jadi Komoditas Unggulan Nusantara

Baca Juga: Kebakaran Hunian Pekerja IKN Tower 14, Penyebab Masih Diselidiki

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]