Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Penutupan Congress of Indonesian Diaspora di IKN, Ketua TIDAR Samarinda Harap Dampak Positif untuk Ekonomi Kaltim

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Baca Juga: Festival Sumpit Nusantara 2025 di IKN Resmi Ditutup, Simbol Budaya Jadi Fondasi Pembangunan

View this post on Instagram

Baca Juga: Eco Fashion Nusantara: Kolaborasi Budaya dan Keberlanjutan Hadir di Panggung IKN

Baca Juga: IKN Jadi Pusat Dialog Global Bahas Perlindungan Pekerja Migran

Baca Juga: IKN Jadi Titik Strategis Diaspora Dorong Ekspor Produk UMKM

Baca Juga: Sambut Komisi V DPR RI, Gubernur Kaltim Adukan Beras Seharga Rp1,2 Juta per 25 Kg

Baca Juga: Proyek Jalan Tol IKN, BPN Kaltim Perkuat Koordinasi Pengadaan Tanah

Baca Juga: Ajudan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Diduga Halangi Wawancara Wartawan 

Baca Juga: Nasib IKN dan Soal PSK

Baca Juga: Polres Kukar Ungkap Dugaan TPPO terhadap Anak di Wilayah Penyangga IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]