Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: IKN Pecahkan Rekor MURI, 1.486 Warga Tanam Kopi Liberika di DAS Sanggai

Baca Juga: Rahmat Dermawan Minta Kepastian Pembangunan Kukar di Kawasan IKN

Baca Juga: Pasca Kebakaran Hunian IKN, Wagub Seno Aji Peringati Pekerja yang Merokok Sembarangan 

Baca Juga: IKN dan Dinas Perkebunan Kaltim Dorong Kopi Liberika Jadi Komoditas Unggulan Nusantara

View this post on Instagram

Baca Juga: Kebakaran Hunian Pekerja IKN Tower 14, Penyebab Masih Diselidiki

Baca Juga: DPRD Kaltim Janji Kawal Keresahan Atlet dan Masyarakat Soal Retribusi GOR Kadrie Oening

Baca Juga: IKN 2028: Ujian Legitimasi dan Panggung Politik

Baca Juga: Wagub Kaltim Sampaikan Presiden RI Teken Perpres Ibu Kota Politik 2028 di IKN

Baca Juga: Seragam Gratis untuk Pelajar Kaltim Belum Dibagikan, DPRD: Anggaran Belum Disahkan

Baca Juga: Reforma Agraria di Penajam Paser Utara Digenjot, Fokus Bandara dan Jalan Tol IKN

Baca Juga: Pemprov-DPRD Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Sebesar Rp 21,74 T

Baca Juga: PTPP Percepat Pembangunan Tol IKN Seksi 1B, Progres Capai 16,43%

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]