Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: Dinilai Janggal, PUPR Rincikan Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Kaltim Senilai Rp55 Miliar

Baca Juga: Aliansi Mahasiswa dan Warga Telemow Gelar Aksi di DPRD PPU, Tuntut Penolakan RUU Polri dan Pembebasan Warga

Baca Juga: Sidang Lanjutan Kasus Tanah di Desa Telemow Memanas, Pengacara Sebut Dakwaan Jaksa Tak Jelas

Baca Juga: Andi Satya Tanggapi Positif Gelombang Aksi Massa di DPRD Kaltim, Sebut Publik Berhak Sampaikan Pendapat di Muka Umum

View this post on Instagram

Baca Juga: Sakit dan Dibatasi Bertemu Keluarga, Warga Telemow Minta Perlakuan Adil, JPU: Tunggu Keputusan Hakim

Baca Juga: Dituding Kaburkan Jadwal Sidang Perkara Tanah di Desa Telemow, JPU Berikan Keterangan dan Tegaskan Kewenangan Hakim

Baca Juga: Sempat Diwarnai Simpang Siur Informasi, LBH Samarinda Tuding Ada Unsur Permainan di Sidang Perdana Kasus Pemidanaan Warga Desa Telemow

Baca Juga: Sidang Perdana Dugaan Penyerobotan Lahan di IKN: Warga Desa Telemow Tuntut Keadilan Hingga Desak Prabowo Bersikap

Baca Juga: Sengketa Lahan Antara Warga Desa Telemow di IKN dan PT ITCI KU Resmi Dilimpahkan ke Pengadilan

Baca Juga: Empat Warga Desa Telemow di IKN Ditahan, Ishak Rahman: Pemerintah Harus Turun, Hadir, dan Lindungi Rakyat

Baca Juga: Warga Telemow Ditahan Kejari PPU, PT ITCI-KU Klaim Lahan Masuk HGB dan Sudah Pendekatan Persuasif, LBH Samarinda Bakal Ajukan Penangguhan

Baca Juga: LBH Samarinda Kritik Penahanan Warga Telemow di IKN, Minta Prabowo Buktikan Bela Rakyat!

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]