Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim masih terus menjadi perbincangan hangat. Tak hanya di daerah, namun sampai nasional. Pemprov Kaltim bersama pemerintah pusat pun beberapa kali telah meninjau langsung lokasi yang direncanakan segera dibangun IKN.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK juga ikut menanggapi perihal pemindahan IKN ini. Mantan Bupati Berau itu berharap agar pembangunan IKN bisa sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim.

"Ironis sekali ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal," ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta sinkronisasi kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU. Agar bisa berjalan secara beriringan. Tidak ada 1 daerah yang berjalan sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan.

Baca Juga: Luruskan Wacana Pelaksanaan di IKN, Bupati Kukar Tegaskan Erau Adat Kutai Tetap Dipusatkan di Tenggarong

Baca Juga: Jaga Kondusivitas Penyangga IKN, Organisasi Media dan Ditintelkam Polda Kaltim Perkuat Sinergitas Informasi

Baca Juga: Karhutla Lalap 458 Hektare Lahan di Deliniasi IKN, Otorita Pastikan Pusat Pemerintahan Masih Aman Terkendali

Baca Juga: Otorita IKN dan BNPB Gelar Water Bombing untuk Padamkan Karhutla di Nusantara

View this post on Instagram

Baca Juga: Bantah Isu Mangkrak, OIKN: Kalau Masih Berdebu, Berarti Pembangunan Masih Jalan

Baca Juga: Basuki Hadimuljono Pimpin Upacara HUT ke-81 RI di IKN, Tekankan Pembangunan Inklusif

Baca Juga: Semarakkan HUT ke-81 RI, Otorita IKN Gelar Merdeka Vaganza dan Night Run 8,1K

Baca Juga: Dampak El Nino, 40 Hektare Sawah di Kawasan IKN Alami Kekeringan Parah

Baca Juga: Dukung Listrik IKN, PLN Gelar Musyawarah Pengadaan Tanah SUTT Kuaro-GIS 4 di PPU

Baca Juga: Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw Meninggal Dunia di RS Hermina IKN

Baca Juga: Lahan Garapan Puluhan Tahun Diklaim Masuk Tahura, Warga Samboja Barat Resah Ditindak Hukum

Baca Juga: Petani Sungai Merdeka Dipanggil Polisi Terkait Tahura, Camat Samboja Barat Minta Kejelasan

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Termasuk sertifikasi tenaga kerja. Jangan sampai ketika IKN resmi berdiri, masyarakat masih tertinggal dalam hal pekerjaan. OPD terkait bisa mulai merencanakan bagaimana untuk menyediakan tenaga kerja berkualitas.

"Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim," tegasnya.

Jika ada kendala, penting baginya untuk bisa dikomunikasikan segera. Jika memang ada tugas-tugas tertentu dari Pemkab atau Pemkot, bisa disampaikan dan dijembatani.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]