Kukar
Maruf Marjuni Fraksi Gerindra DPRD Kukar Soroti Penyerapan Anggaran Pendidikan Rendah
Kaltimtoday.co, Tenggarong — Angka kemiskinan menjadi perhatian Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), saat pembahasan sebelum pengesahan APBD 2023 yang digelar akhir Oktober lalu. Salah satu sorotannya yaitu penyerapan anggaran masih rendah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar.
Maruf Marjuni mengatakan, kemiskinan di Kutai Kartanegara salah satu indikatornya yakni pendidikan. Hanya saja, dia menyayangkan kegiatan-kegiatan tidak terlaksana dengan baik sehingga serapannya berkurang.
"Saat pembahasan sebelum pengesahan itu, banyak anggota dewan yang mengeluhkan penganggaran yang sudah disepakati oleh legislatif dan eksekutif tidak dijalankan," kata politisi Fraksi Gerindra pada Kamis (3/11/2022).
Dalam pembahasan Rancangan APBD 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah memaparkan pembangunan infrastruktur. Mulai dari wilayah hulu tengah sampai daerah pesisir.
Dia berharap, pelaksanaannya bisa terealisasikan sesuai target-target yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang dihadapi tahun ini, menjadi evaluasi untuk terus berbenah menjadi lebih baik lagi.
"Dinas yang diamanahi sebagai penguna anggaran agar lebih profesional dalam menjalankan anggaran ini," ujarnya.
Anggota dewan Dapil III pernah mendapatkan informasi bahwa bantuan keuangan (Bankue) untuk sekolah di Muara Badak tidak terserap. Sedangkan penganggaran perencanaan sudah ada tetapi pengerjaan fisiknya tidak ada.
Selain itu, salah seorang Anggota Dewan Kukar telah mengalokasikan anggaran di sektor pendidikan melalui dana aspirasinya, tetapi pengerjaannya tak kunjung terlaksana. Ketika dikonfirmasi kepada instansi tersebut, dengan alasan masalah waktu.
Menurutnya, ini bukan persoalan waktu karena lelang tak memerlukan durasi yang lama. Tetapi lebih kepada, mau atau tidak mau.
"Pendidikan itu merupakan cita-cita luhur bangsa di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika tidak dilaksanakan maka melanggar UUD. Salah satu indikator kemiskinan adalah turunnya kualitas pendidikan, sehingga kemiskinannya naik," tutupnya.
[SUP | NON | ADV DPRD KUKAR]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- DPRD Kukar Bakal Segera Sahkan 18 Rancangan Peraturan Daerah
- APBD Kukar Tahun 2024 Diprediksi Tembus Rp 13 Triliun
- Sinergi Budaya dan Ekonomi Lokal, Saparuddin Harap Festival Kesenian Gandrung di Kukar Digelar Setiap Tahun
- Tanah Warga Desa Lebak Cilong Berstatus HPL, Sopan Sopin Minta Pemkab Kukar Segera Turun Tangan
- Ketua DPRD Kukar Dorong Pemuda Terjun di Pertanian