Kaltimtoday.co, Berau - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Berau meningkat seiring masuknya periode kemarau. 

Kondisi ini ditandai dengan puluhan titik panas yang terpantau dalam beberapa waktu terakhir, bahkan jumlahnya disebut mencapai sekitar 35 hingga 70 titik per hari, bergantung pada kondisi cuaca.

Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau meningkatkan kewaspadaan dan meminta seluruh unsur terkait memperkuat upaya pencegahan.

Namun, tingginya potensi kebakaran juga menyoroti sejauh mana kesiapan personel dan peralatan pemadam di lapangan mampu merespons jika titik api berkembang menjadi kebakaran besar.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas meminta pemerintah kecamatan dan kampung, aparat keamanan, dunia usaha, relawan, serta masyarakat tidak menganggap ancaman karhutla sebagai persoalan yang hanya ditangani ketika kebakaran sudah terjadi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah praktik pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegas Sri.

Menurutnya, pencegahan harus diperkuat sejak awal, terutama di wilayah yang memiliki potensi kebakaran.

Pemantauan terhadap kawasan rawan juga diminta ditingkatkan agar setiap kemunculan titik api maupun asap dapat segera dilaporkan dan ditangani sebelum meluas.

Di sisi lain, kesiapan petugas menjadi perhatian tersendiri. Sri menyoroti kejadian belum lama ini, seorang petugas pemadam di sekitar Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, yang pingsan saat menjalankan tugas seorang diri.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan peralatan, tetapi juga dukungan personel yang memadai serta pola kerja yang tidak membebani petugas di lapangan.

Karena itu, tim penanganan kebakaran diminta memastikan kesiapan personel dan peralatan agar dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran.

Koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu diperkuat agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat dilakukan secara terpadu,” pintanya.

Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Kecepatan informasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah api berkembang dan menjalar ke kawasan lain.

Tak hanya mengandalkan pemerintah, Sri juga meminta dunia usaha mengambil bagian dalam penanganan karhutla melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Dukungan tersebut dapat berupa logistik, bahan bakar, maupun tambahan tenaga untuk membantu relawan dan petugas pemadam di lapangan,” pungkasnya.

Pemerintah dituntut memastikan sistem pemantauan, jumlah personel, peralatan, serta dukungan lintas sektor benar-benar siap menghadapi potensi kebakaran yang dapat meningkat selama musim kemarau.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]