Kaltimtoday.co, Samarinda - Kamis (27/5/2021) pemadaman listrik total yang jarang terjadi cukup menggemparkan beberapa daerah di Benua Etam. Daerah-daerah besar seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kukar harus merasakannya.

Rupanya diketahui bahwa sistem Mahakam yang dikelola PLN Wilayah Kaltimtara mengalami masalah hari itu. Rata-rata, pemadaman berlangsung sekitar 9 jam di sejumlah kawasan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji pun menyoroti kejadian beberapa hari lalu ini. Kala itu, pihaknya telah meminta PLN untuk mempercepat penanganan blackout total. Namun karena bersifat teknis, maka para legislator dan Pemprov Kaltim hanya mampu meminta untuk perbaikan kerusakan gardu listrik yang bermasalah.

"Memang ini disayangkan. Tapi karena sifatnya accident, PLN juga tidak bisa disalahkan. Syukur Alhamdulillah mereka mengerti dan segera melakukan perbaikan itu," bebernya kepada awak media belum lama ini.

Untuk ke depannya, politisi dari Fraksi Gerindra itu memberi usulan kepada PLN agar jaringan listrik tidak menjadi 1 jalur. Agar pemadaman listrik tak merembet ke daerah lainnya. Dia juga meminta untuk operasional PLTU Tanjung Batu bisa lebih maksimal. Alasannya agar kebutuhan pasokan listrik di Kaltim bisa terpenuhi.

"Jadi jika Balikpapan blackout apakah bisa diputus antara Balikpapan dan Samarinda. Sehingga pemadaman listrik tidak menjalar juga ke Kukar dan Samarinda," ungkapnya lagi.

Bicara soal pernyataan PLN pusat yang mengatakan bahwa tak akan membangun PLTU sampai 2030 mendatang, hal tersebut masih sebatas wacana. Terlebih, masih banyak daerah di Kaltim khususnya pedalaman yang belum dialiri listrik. Meski begitu, Kaltim pun kini tengah mengalami surplus daya listrik.

"Jadi belum resmi mereka mengatakan PLTU tidak akan dibangun, tapi ada studi dulu. Surplusnya berapa persen dan apakah semua daerah teraliri listrik, saya pikir ini bagus," tambah Seno.

Meski begitu, Seno juga menyebut kapasitas listrik yang ada saat ini belum cukup demi penerangan di Ibu Kota Negara (IKN) nanti. Kebutuhan listrik di sana berpotensi memakan banyak pasokan. Sehingga kebutuhannya pun perlu dipastikan.

"Itu yang sedang dianalisa PLN, apakah perlu ditambah PLTU sehingga bisa menyuplai IKN nantinya. Jadi belum dilakukan keputusan penghentian pembangunan PLTU," tandas dia.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]