Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pembahasan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2021 sudah dimulai. Sejak pekan ketiga dibulan Oktober 2020 lalu.

Progres pembahasannya pun terus berjalan. Saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar). Selanjutnya dilakukan evaluasi yang kemudian masuk ke dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar.

Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi menjelaskan, jika sebelumnya akan diserahkan ke masing-masing komisi yang ada di DPRD Kukar. Dari Komisi I hingga Komisi IV. Disana akan dibahas item-item apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di 2021.

"Target pekan depan masing-masing komisi sudah membahas, akhir November itu sudah disahkan dan diparipurnakan," terang Alif Turiadi.

Terkait proyeksi penurunan tranferan Dana Bagi Hasil (DBH). Alif menjelaskan, bisa saja kemungkinan itu terjadi. Karena memang kondisi pandemi Covid-19 saat ini terjadi di seluruh Indonesia. Tapi Alif memastikan untuk terlebih dahulu menunggu penyampaian dari pemerintah pusat.

 

View this post on Instagram

 

Indonesia resmi memasuki masa resesi ekonomi, yang ditandai dengan kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Kepastian ini didapat setelah rilis data pertumbuhan PDB kuartal III-2020. Hari ini, Kamis (5/11/2020), Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan PDB Indonesia pada kuartal III-2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 3,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY). Ini menjadi kontraksi kedua setelah kuartal sebelumnya output ekonomi tumbuh negatif 5,32% YoY. Indonesia sah masuk jurang resesi untuk kali pertama sejak 1999. Realisasi ini lebih dalam dibandingkan estimasi pasar. #resesi #kaltim #ekonomi

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Nov 5, 2020 at 1:46am PST

Untuk fokus penganggaran. Penanganan Covid-19 dan belanja modal mungkin masih jadi prioritas. Disamping belanja-belanja lainnya. Namun, untuk skala prioritasnya, masih menunggu koreksi dimasing-masing komisi.

"Menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan yang urgent," pungkas Alif.

Seperti yang diberitakan sebelumnya. Penurunan tranferan DBH cukup jadi momok. Namun, mau tidak mau, daerah wajib bisa segera menyesuaikan diri. Memastikan anggaran tepat sasaran.

Berbicara progres pembangunan, Sunggono mengatakan mungkin akan berjalan sesuai dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) yang sudah tersusun. Seperti pembangunan infrastruktur. Pertanian dalam arti luas, serta penanganan dan pemulihan Covid-19 di Kukar.

Pemerintah Daerah Kukar tentu dituntut untuk memilah. Mana yang prioritas, mana yang bisa dikesampingkan sementara. Untuk menghindari potensi defisit anggaran tentunya.

"Tentu kita berharap teman-teman bisa mengupayakan peningkatan PAD yang ada dimasing-masing OPD," ujar Sunggono beberapa waktu yang lalu.

[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]