Kaltimtoday.co, Berau - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai di Tanjung Redeb kini ditunjuk sebagai tempat rehabilitasi sementara bagi pecandu narkoba di Kabupaten Berau. Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pendirian Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Berau, yang hingga kini masih dalam proses, Jumat (18/7/2025).

Pemilihan RSUD sebagai lokasi rehabilitasi dilakukan karena Berau belum memiliki panti rehabilitasi mandiri. Selama masa perawatan, pihak rumah sakit akan rutin melaporkan perkembangan pasien.

"Kabupaten Berau ini kan memang masih dalam proses pembentukan BNNK, karena untuk upaya rehabilitasi menjadi kewenangan dari BNNK," ujar Kasat Resnarkoba Polres Berau, AKP Agus Priyanto.

"Kami sudah berkoordinasi dengan provinsi jika bisa dilakukan rehab secara mandiri dengan menggandeng instansi fasilitas kesehatan terdekat seperti misal rumah sakit, itu berdasarkan penunjukkan dari BNNP, namun apabila kondisinya sangat parah maka tetap dilarikan ke panti rehab di Samarinda," tambahnya.

Rencana pendirian BNNK ini kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten. Pemkab harus melengkapi sejumlah persyaratan, di antaranya pembentukan satgas dan pembangunan kantor yang memadai.

Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Berau, Gamalis, menyatakan bahwa semua persyaratan tersebut harus dipenuhi agar lembaga tersebut bisa naik status menjadi BNNK dan mendapatkan pengakuan secara nasional.

"Saat ini kita masih mencari lahan untuk dibangun sekretariat, Insya Allah kita akan bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), mencari dimana lahan yang bisa dihibahkan untuk dikelola oleh BNK mewujudkan pendirian BNNK tadi," jelasnya.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Berau kini dinilai meresahkan. Oleh sebab itu, keberadaan BNNK sangat dibutuhkan agar pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba bisa lebih maksimal.

"Kasus narkoba di Berau memang sangat mengkhawatirkan, dilihat dari segi geografis juga daerah ini sebagai jalur perlintasan, jadi peredaran barang haram tersebut sangat marak, di antara cara mengawasinya adalah dengan adanya lembaga bertaraf nasional," tandas Gamalis.

[MGN]