Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Hal itu seperti dikemukakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam akun instagramnya, Senin (4/1/2020).

“Keputusan ini diambil melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat serta ketersediaan rumah sakit dan ruang isolasi yang hampir penuh. Juga masukan dari para petugas kesehatan, tenaga pendidik, dan orangtua murid," tulis Rizal Effendi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menegaskan mendukung keputusan tersebut.

“Itu keputusan yang bijak, karena sudah mengakomodir segala masukan dari pemangku kepentingan di Balikpapan, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan. Keputusan diambil berdasar data, dan survey kepada orangtua dilaksanakan secara periodik. Saya harap pemerintah kota/kabupaten lainnya juga mengikuti langkah Balikpapan untuk segera mengambil keputusan, untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat, ujar Hetifah.

Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Penetapan UMP 2026 Bukan Soal Angka, Tapi Kepastian Hidup Pekerja

 

Baca Juga: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Gabung Gerindra, DPC Kukar Sambut Terbuka

Baca Juga: Izin UMKM Disalahgunakan Jadi Prostitusi Terselubung, Satpol PP Kaltim: Ini Legalitas Terselubung

Baca Juga: Gerebek Kafe Remang-remang di Solong, Satpol PP Kaltim Sita Miras dan Puluhan Alat Kontrasepsi

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Hengkang dari Nasdem, Madri Pani Kini Resmi Gabung Gerindra

Baca Juga: Pemprov Kaltim Kolaborasi dengan Kodam VI Mulawarman Manfaatkan Lahan Eks Tambang untuk Program Swasembada Beras

Baca Juga: Wagub Kaltim Seno Aji Hadiri HUT ke-4 Arus Bawah, Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik

Baca Juga: Tolak UU KUHAP Disahkan, Akademisi: UU Ini ‘Hukum Anti-Kritik’ Ancam Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti

Baca Juga: Gratispol Tetap Berlanjut di 2026, Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Rp1,4 Triliun

Baca Juga: Penangkapan Kembali Misran Toni Tuai Pertanyaan, Keluarga Bingung Soal Status Hukum

Baca Juga: TKA Kembali Diterapkan Mulai 2025, Hetifah: Banyak Kepala Sekolah Masih Butuh Pemahaman

Baca Juga: Wagub Seno Aji Janji Mahasiswa Tak Perlu Talangi UKT Duluan Sebelum Pencairan Gratispol 2026

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Sah! DPRD Kaltim Umumkan Tujuh Anggota KPID Baru Periode 2025–2028

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membawahi pendidikan ini mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh wilayah perkotaan, namun demikian, pemerintah daerah lain dapat memiliki kebijakan yang berbeda.

“Untuk daerah perkotaan rata-rata memang angka penularannya lebih tinggi. Untuk daerah yang lainnya kondisinya mungkin berbeda. Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis," ungkapnya.

Setelah kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka diputuskan, Hetifah menegaskan langkah selanjutnya yang harus diambil adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru," jelasnya.

Dia berharap, pertengahan 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.

“Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan," pungkasnya.

[TOS]