Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Hal itu seperti dikemukakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam akun instagramnya, Senin (4/1/2020).

“Keputusan ini diambil melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat serta ketersediaan rumah sakit dan ruang isolasi yang hampir penuh. Juga masukan dari para petugas kesehatan, tenaga pendidik, dan orangtua murid," tulis Rizal Effendi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menegaskan mendukung keputusan tersebut.

“Itu keputusan yang bijak, karena sudah mengakomodir segala masukan dari pemangku kepentingan di Balikpapan, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan. Keputusan diambil berdasar data, dan survey kepada orangtua dilaksanakan secara periodik. Saya harap pemerintah kota/kabupaten lainnya juga mengikuti langkah Balikpapan untuk segera mengambil keputusan, untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat, ujar Hetifah.

Baca Juga: KPPU Kanwil V Perketat Pengawasan Usaha di Kalimantan, Sanksi Tegas Rp 10 Miliar untuk Pelanggar

 

Baca Juga: KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Askolani Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Wafat, KPK Terbitkan SP3 Kasus Korupsi IUP Kaltim

Baca Juga: Optimalkan Reklamasi Lahan Tambang, Kaltim Target Swasembada Pangan Tahun 2026

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Jelang Nataru, Disperindagkop UKM Upayakan Tekan Inflasi

Baca Juga: Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Dimakamkan dengan Upacara Kehormatan di Kantor Gubernur

Baca Juga: Mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Disemayamkan di Samping Makam Anaknya

Baca Juga: Awang Faroek Ishak Meninggal Dunia karena Diare Akut, Datang ke RSUD Balikpapan dalam Kondisi Sadar

Baca Juga: Panen Perdana Tambak 4 in 1 Dorong Ketahanan Pangan dan Program Makan Gratis

Baca Juga: Jalan Panjang Masyarakat Adat Kaltim Mencari Pengakuan: Mulai Penolakan hingga Ancaman Kekerasan

Baca Juga: Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024, Begini Jawaban Shin Tae-yong

Baca Juga: BRIDA Jaring Pelajar Potensial untuk Persiapkan Generasi Periset dan Peneliti di Wilayah Kaltim

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Riset, BRIDA Kaltim Gencar Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Luar Negeri

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membawahi pendidikan ini mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh wilayah perkotaan, namun demikian, pemerintah daerah lain dapat memiliki kebijakan yang berbeda.

“Untuk daerah perkotaan rata-rata memang angka penularannya lebih tinggi. Untuk daerah yang lainnya kondisinya mungkin berbeda. Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis," ungkapnya.

Setelah kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka diputuskan, Hetifah menegaskan langkah selanjutnya yang harus diambil adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru," jelasnya.

Dia berharap, pertengahan 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.

“Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan," pungkasnya.

[TOS]