Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Hal itu seperti dikemukakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam akun instagramnya, Senin (4/1/2020).

“Keputusan ini diambil melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat serta ketersediaan rumah sakit dan ruang isolasi yang hampir penuh. Juga masukan dari para petugas kesehatan, tenaga pendidik, dan orangtua murid," tulis Rizal Effendi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menegaskan mendukung keputusan tersebut.

“Itu keputusan yang bijak, karena sudah mengakomodir segala masukan dari pemangku kepentingan di Balikpapan, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan. Keputusan diambil berdasar data, dan survey kepada orangtua dilaksanakan secara periodik. Saya harap pemerintah kota/kabupaten lainnya juga mengikuti langkah Balikpapan untuk segera mengambil keputusan, untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat, ujar Hetifah.

Baca Juga: Karhutla di Tol Balsam Meluas 3 Hektare, Asap Ganggu Jarak Pandang Pengendara

 

Baca Juga: Boyong 58 Peserta ke Toraja Utara, PKBGT Klasis Kaltimteng Targetkan Hasil Terbaik di Prawira PKBGT 2026

Baca Juga: Dorong Hilirisasi dan Energi, MIF 2026 Gaet Potensi Investasi Rp 32,7 Triliun di Kaltim

Baca Juga: Toyota Luncurkan Kijang Innova Zenix Berteknologi T Intouch di Samarinda

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Soroti Antrean BBM di SPBU Setiap Hari, DPRD Kukar Bakal Telusuri Dugaan Penyelewengan

Baca Juga: Pemprov Kaltim Usulkan Karhutla Bencana Nasional, Bupati Kukar Harap Penanganan Lebih Masif

Baca Juga: Bentuk Karakter ASN, Bupati Kukar Pastikan Program Gerakan Etam Mengaji Berlanjut

Baca Juga: Dorong Ekonomi Pesisir, Pemkab Kukar Penuhi Kebutuhan BBM Nelayan Anggana Lewat SPBN

Baca Juga: Dua Tahun Masa Bakti DPRD Balikpapan, AMSI Kaltim Gelar Diskusi Publik Evaluasi Kinerja Legislatif

Baca Juga: Sebanyak 26 SMA/SMK Tidak Kebagian Seragam Gratis, Ada Sekolah Tak Terima Murid Baru

Baca Juga: Progres Kilang Balikpapan Capai 99 Persen, Menteri Bahlil Pastikan Stok BBM Nasional Aman

Baca Juga: Genjot Kedaulatan Energi, Menteri Bahlil Resmikan Dua Proyek Gas Lepas Pantai di Kaltim

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Raih Penghargaan TPAKD Wilayah Kalimantan, Pemprov Kaltim Utus Karo Ekonomi ke Jakarta

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membawahi pendidikan ini mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh wilayah perkotaan, namun demikian, pemerintah daerah lain dapat memiliki kebijakan yang berbeda.

“Untuk daerah perkotaan rata-rata memang angka penularannya lebih tinggi. Untuk daerah yang lainnya kondisinya mungkin berbeda. Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis," ungkapnya.

Setelah kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka diputuskan, Hetifah menegaskan langkah selanjutnya yang harus diambil adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru," jelasnya.

Dia berharap, pertengahan 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.

“Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan," pungkasnya.

[TOS]