Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Hal itu seperti dikemukakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam akun instagramnya, Senin (4/1/2020).

“Keputusan ini diambil melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat serta ketersediaan rumah sakit dan ruang isolasi yang hampir penuh. Juga masukan dari para petugas kesehatan, tenaga pendidik, dan orangtua murid," tulis Rizal Effendi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menegaskan mendukung keputusan tersebut.

“Itu keputusan yang bijak, karena sudah mengakomodir segala masukan dari pemangku kepentingan di Balikpapan, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan. Keputusan diambil berdasar data, dan survey kepada orangtua dilaksanakan secara periodik. Saya harap pemerintah kota/kabupaten lainnya juga mengikuti langkah Balikpapan untuk segera mengambil keputusan, untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat, ujar Hetifah.

Baca Juga: Jasmerah Pangeran Bendahara di Samarinda Seberang

 

Baca Juga: Perempuan di Sekitar Tambang Kaltim Belajar Suarakan Keresahan Energi lewat Medsos dan Kepemimpinan

Baca Juga: Wagub Kaltim Seno Aji Serahkan Sapi Kurban Presiden Prabowo ke Masjid Ar-Rasyidin Loa Bakung

Baca Juga: Dorong Ekonomi Sirkular, Pemprov Kaltim Siapkan Pabrik Daur Ulang Plastik

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Dinas Peternakan Kaltim Turunkan Tim Pemeriksaan Hewan Kurban, Fokus Deteksi Penyakit dan Edukasi Masyarakat

Baca Juga: Industri Perhotelan Kaltim Tertekan Efisiensi Anggaran, Inovasi dan Kolaborasi Jadi Solusi Bertahan

Baca Juga: Dishub Kaltim Bahas Penyesuaian Tarif Transportasi Online Sesuai SK Gubernur

Baca Juga: Temui Massa Aksi Demo 100 Hari Kerja, Wagub Kaltim Seno Aji Janji Lindungi Masyarakat Adat

Baca Juga: Genap 100 Hari Kerja, Mahasiswa Beri Rapor Merah untuk Kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Baca Juga: Media Sosial, Pekerjaan Hijau, dan Masa Depan Anak Muda Kalimantan Timur

Baca Juga: Mendikdasmen Minta Dedi Mulyadi Tinjau Ulang Kebijakan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00

Baca Juga: Menjelang Iduladha 2025, Harga Pangan di Kaltim Stabil dan Stok Aman

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Perempuan Kalimantan Timur Siap Jadi Garda Depan Transisi Energi

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membawahi pendidikan ini mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh wilayah perkotaan, namun demikian, pemerintah daerah lain dapat memiliki kebijakan yang berbeda.

“Untuk daerah perkotaan rata-rata memang angka penularannya lebih tinggi. Untuk daerah yang lainnya kondisinya mungkin berbeda. Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis," ungkapnya.

Setelah kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka diputuskan, Hetifah menegaskan langkah selanjutnya yang harus diambil adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru," jelasnya.

Dia berharap, pertengahan 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.

“Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan," pungkasnya.

[TOS]