Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021. Hal itu seperti dikemukakan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam akun instagramnya, Senin (4/1/2020).

“Keputusan ini diambil melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat serta ketersediaan rumah sakit dan ruang isolasi yang hampir penuh. Juga masukan dari para petugas kesehatan, tenaga pendidik, dan orangtua murid," tulis Rizal Effendi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian, menegaskan mendukung keputusan tersebut.

“Itu keputusan yang bijak, karena sudah mengakomodir segala masukan dari pemangku kepentingan di Balikpapan, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan. Keputusan diambil berdasar data, dan survey kepada orangtua dilaksanakan secara periodik. Saya harap pemerintah kota/kabupaten lainnya juga mengikuti langkah Balikpapan untuk segera mengambil keputusan, untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat, ujar Hetifah.

Baca Juga: Gubernur Kaltim Larang Angkutan Tambang Lewat Jalan Umum, Minta Gunakan Jalur Laut atau Sungai

 

Baca Juga: UNDP dan Bappenas Soroti Peran AI dalam Masa Depan Pembangunan Manusia Indonesia

Baca Juga: IKN Mulai Pembangunan Tahap Kedua, Fokus Penataan Kawasan Sepaku dan Ruang Terbuka Hijau

Baca Juga: Tekankan Soal Legalitas, Sekda Kaltim Paparkan Syarat Marbot Penerima Program Umrah Perjalanan Religi Gratis

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Satgas PASTI Tutup 427 Pinjol Ilegal dan 74 Investasi Bodong, Kerugian Capai Rp2,6 Triliun  

Baca Juga: Skin booster atau Skincare Harian? Simak Plus Minusnya

Baca Juga: Samarinda Jadi Lokasi Perdana Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim, Daerah Lain Terkendala Lahan

Baca Juga: Sekolah Rakyat Kaltim dan Samarinda Mulai Beroperasi Bulan Depan, Kadisdikbud Asli Nuryadin Jelaskan Perbedaan Mekanisme Penerimaan Siswa

Baca Juga: Andi Muhammad Akmal Terpilih Jadi Koordinator BEM SE-Kalimantan, Tegaskan Komitmen Kawal Isu Regional

Baca Juga: Rudy-Seno Berangkatkan 900 Marbot dalam Program Umrah dan Perjalanan Religi Gratis Tahun Ini

Baca Juga: Gratispol dan Jospol 2025, Pemprov Kaltim Beri Insentif untuk 31.545 Guru dan 3.187 Penjaga Rumah Ibadah

Baca Juga: Kaltim Siap Dukung Program Zero ODOL 2026, Sosialisasi dan Operasi Patuh Digelar Juni–Juli 2025

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Mulai Hari Ini Kelas X SMAN 10 Samarinda Kembali Gunakan Kampus A di Samarinda Seberang

Hetifah yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membawahi pendidikan ini mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat diambil oleh wilayah perkotaan, namun demikian, pemerintah daerah lain dapat memiliki kebijakan yang berbeda.

“Untuk daerah perkotaan rata-rata memang angka penularannya lebih tinggi. Untuk daerah yang lainnya kondisinya mungkin berbeda. Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis," ungkapnya.

Setelah kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka diputuskan, Hetifah menegaskan langkah selanjutnya yang harus diambil adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh.

“Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru," jelasnya.

Dia berharap, pertengahan 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kaltim.

“Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan," pungkasnya.

[TOS]